RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Dalam rapat itu eksekutif dan legislatif membanggakan perolehan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menyampaikan paripurna saat ini membahas terkait laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Baca Juga: Giring Ajak Warga Liburan ke Kebun Raya Bogor, Belajar Budaya Sunda di Kultura
"Siang menjelang sore ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil, seluruh anggota DPRD, pada Selasa 30 Juni sudah diberikan kesempatan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025," kata Ade Ruhandi, Selasa, 30 Juni 2026.
Saat rapat berlangsung, Ade Ruhandi sapaan Jaro Ade mengungkapkan terkait perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Allhamdulillah pada tanggal 10 Juni 2026 diterima langsung oleh Bupati Rudy Susmanto bersama Ketua DPRD Sastra Winara kita Kabupaten Bogor pemerintah daerah mendapatkan WTP yang kedua," jelasnya.
Dengan perolehan WTP tersebut, menurut Jaro Ade, Kabupaten Bogor hingga saat ini telah mendapatkan sebanyak 8 kali WTP dalam sepanjang sejarah.
"Kalau berbicara pemerintah dari sisi pembangunan adalah yang berkelanjutan, jadi di masa jabatan kami Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi dibantu Sekda dan jajaran SKPD selalu bersinergi dengan ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD allhamdulillah mendapatkan kedua," paparnya.
Sehingga kata Wakil Bupati Bogor, pertanggungjawaban penyampaian baru hari ini dilaksanakan dan nanti akan ditindaklanjuti sesuai aturan oleh ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Meski mendapati WTP, Jaro Ade menyebut terdapat catatan untuk memperbaiki tata kelola di internal Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Karena ini dilakukan oleh BPK, dari tahun ke tahun yang namanya catatan selalu ada, sehingga catatan itukah nanti bersama-sama dengan DPRD untuk dibahas agar bisa direalisasikan dengan aturan perundang-undangan. Misalnya ada temuan terus ada rekomendasi untuk secepatnya pengembalian itu biasa, seperti itu," terangnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengatakan, rapat paripurna saat ini, selain penyampaian pertanggungjawaban, juga membahas soal WTP yang diperoleh oleh eksekutif dan legislatif di Pemkab Bogor.
"Tentu apresiasi dari kami tentang pengelolaan dan tata kelola keuangan pemerintah daerah," ujar Sastra.
Sastra juga menambahkan bahwa kondisi keuangan saat ini diklaim masih berjalan stabil.
Namun, kata Sastra, mengacu pada tahun sebelumnya sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap keuangan daerah.
"Tahun ini berjalan, karena ini APBD 2025 tentu tahun ini apa yang menjadi catatan tahun 2025 tahun ini kita akan tingkatkan pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah," pungkasnya.(abl)
Editor : Eka Rahmawati