RADAR BOGOR – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan.
Masih banyak calon peserta didik yang tidak berhasil diterima di sekolah negeri, termasuk siswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), Johan Pakpahan, menilai sejumlah persoalan dalam proses SPMB perlu menjadi bahan evaluasi Pemkab Bogor agar tidak terus berulang setiap tahun.
Menurut Johan, banyak orang tua mengeluhkan anak mereka gagal diterima di SMP Negeri meski memiliki nilai rapor maupun prestasi yang baik.
Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik pengondisian dalam proses pendaftaran sejak di tingkat sekolah dasar.
Johan meminta seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Polemik Alun-Alun Empang Bogor, Ketua Nazhir Tegaskan Status Tanah Wakaf dan Buka Dokumen Sejarah
"Kami menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru. Semua tahapan harus dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik," ujar Johan.
Selain itu, Johan mempertanyakan mekanisme penilaian jalur prestasi, terutama untuk prestasi nonakademik.
Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara objektif dan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
"Penilaian prestasi harus memiliki standar yang jelas sehingga tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan khusus ataupun titipan. Sistem seleksi harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh peserta," katanya.
LSM PRB juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengevaluasi penugasan kepala sekolah yang merangkap memimpin lebih dari satu sekolah.
Johan menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan sekolah karena kepala sekolah harus membagi perhatian terhadap dua satuan pendidikan sekaligus.
"Kami berharap penempatan kepala sekolah dapat dievaluasi agar masing-masing sekolah dipimpin secara optimal dan pelayanan pendidikan kepada siswa tidak terganggu," ucapnya.
Selain itu, Johan meminta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan riil sekolah, terutama ketika terjadi penambahan jumlah peserta didik setiap tahun.
Menurutnya, meningkatnya jumlah lulusan SD yang ingin melanjutkan ke SMP Negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat banyak orang tua terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga: Jawa Barat Diusulkan Ganti Nama Jadi Tatar Sunda, Ini Catatan Akademisi UIKA Bogor
Karena itu, Johan mendorong Bupati Bogor untuk menyiapkan solusi jangka panjang melalui penambahan akses pendidikan.
Termasuk menggandeng sekolah swasta agar dapat memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat.
"Persoalan penerimaan siswa baru tidak boleh terus berulang setiap tahun. Pemerintah daerah perlu menambah kapasitas layanan pendidikan, termasuk mempertimbangkan penyediaan sekolah swasta gratis atau bantuan pembiayaan pendidikan di setiap daerah pemilihan agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan," tegasnya.
Johan memastikan LSM PRB akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor dan mendorong pemerintah melakukan perbaikan sistem demi menjamin akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (unt)
Editor : Yosep Awaludin