RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Pembangunan flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, hingga pembangunan underpass simpang PDAM Cibinong masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur.
Dalam agenda yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi turut menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) beserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran pada tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan "Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran."
Baca Juga: Atasi Kekeringan, DPRD Kabupaten Bogor Dorong Pembuatan Sumur Bor
Tema tersebut diarahkan untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Meski menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal tahun yang berdampak pada proyeksi defisit anggaran, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah memastikan Program Universal Health Coverage (UHC) tetap berlanjut setelah cakupannya mencapai 100 persen pada 2026.
Sementara itu, sektor pendidikan difokuskan pada percepatan rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan. Dari target perbaikan sekitar 1.200 ruang kelas, masih terdapat kurang lebih 1.000 ruang yang membutuhkan penanganan lanjutan setelah sebagian diperbaiki pada tahun sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi salah satu prioritas utama. Sejumlah proyek strategis yang masuk dalam rencana belanja modal meliputi pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pengembangan Jalur Puncak Dua melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta pembangunan jalan penunjang kawasan tambang pada ruas Cigudeg–Rumpin guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Di samping itu, pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran bagi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga, mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bogor Barat dan Bogor Timur.
Komitmen peningkatan kualitas permukiman juga diwujudkan melalui Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkab Bogor menargetkan rehabilitasi sekitar 3.750 rumah setiap tahun. Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat sekitar 17.000 unit rumah yang membutuhkan perbaikan dari total sekitar 24.000 rumah yang telah teridentifikasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi paling penting bagi masa depan daerah.
Oleh karena itu, selain mempercepat pembangunan fisik, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan desa, serta Dana Desa yang akan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 229 desa. .
Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Bogor yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan.
"Semoga dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Bogor yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan," demikian keterangan tertulis di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Editor : Eka Rahmawati