RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperluas perlindungan bagi para pekerja melalui program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memastikan pekerja, terutama yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, memperoleh akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sebagai langkah memberikan rasa aman kepada para pekerja yang memiliki tingkat risiko tinggi, namun selama ini belum seluruhnya terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi setiap pekerja di Indonesia.
Baca Juga: Pemkab Bogor Tak Beri Pendampingan Hukum kepada Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RSUD Bogor Utara
Menurut Tito, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya merupakan hak dasar setiap pekerja, tetapi juga amanat konstitusi yang harus diwujudkan secara bersama.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memperluas cakupan kepesertaan melalui kebijakan, pelaksanaan program, hingga dukungan penganggaran.
"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Tito dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan APBD maupun APBDes agar perlindungan jaminan sosial dapat menjangkau pekerja miskin ekstrem, masyarakat miskin, dan kelompok pekerja rentan di setiap daerah.
"Keberhasilan Universal Coverage Jamsostek hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito mengajak seluruh pihak mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga seluruh pekerja Indonesia memperoleh perlindungan yang menyeluruh sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor terus meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan memprioritaskan pekerja rentan beserta keluarganya agar memperoleh manfaat perlindungan sosial secara optimal.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Bogor memperkuat kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperluas jumlah peserta program.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada puluhan ribu pekerja rentan, termasuk para marbot rumah ibadah di Kabupaten Bogor. Program ini menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial sekaligus meningkatkan rasa aman bagi kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Editor : Eka Rahmawati