RADAR BOGOR - Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan program penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa peningkatan kualitas tempat tinggal warga merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, perbaikan RTLH terus dilakukan secara bertahap melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan renovasi sekitar 2.750 unit rumah tidak layak huni. Program tersebut mulai dilaksanakan pada 2025 dan direncanakan berlanjut secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Bendungan Cibeet Terus Digeber, Bupati Bogor Targetkan Selesai Akhir 2027
Untuk mempercepat pencapaian target, pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian PKP. Dukungan dari kementerian yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait itu semakin memperbesar peluang percepatan rehabilitasi sekitar 6.500 unit RTLH di Kabupaten Bogor.
Rudy Susmanto menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menghadirkan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut akan mempercepat realisasi program sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
“Ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas, dukungan Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto dalam keterangannya dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dengan memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan mengacu pada data yang valid agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, program rehabilitasi RTLH dinilai memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah. Pelaksanaan pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong aktivitas sektor usaha yang berkaitan dengan kebutuhan konstruksi, seperti toko bahan bangunan, industri semen, penyedia pasir, cat, hingga berbagai material pendukung lainnya.
Melalui kolaborasi yang terus diperkuat bersama pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih efektif.
Rudy Susmanto juga berharap dukungan serta doa dari masyarakat agar seluruh tahapan program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi warga Kabupaten Bogor.
Editor : Eka Rahmawati