RADAR BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor mendorong Pemkab Bogor untuk mempercepat reformasi pelayanan perizinan sebagai langkah meningkatkan investasi dan mendongkrak pendapatan daerah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu mengatasi defisit APBD Tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengusulkan belanja daerah sebesar sekitar Rp14 triliun.
Sementara itu, kemampuan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 baru berada di kisaran Rp11,6 triliun.
"Berdasarkan perhitungan yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), selisih atau defisit anggaran diperkirakan mencapai hampir Rp3,3 triliun. Nilainya cukup besar," ujar Sastra, Senin 3 Agustus 2026.
Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran tidak terlepas dari banyaknya program prioritas yang telah dirancang Pemkab Bogor.
Baca Juga: Cut Keke Bela Malik Bawazier di Tengah Dugaan Kasus Perzinahan: Aku Percaya Sama Suamiku
Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pelayanan publik lainnya.
Meski demikian, besarnya rencana belanja daerah tidak sebanding dengan kapasitas pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah sehingga menyebabkan defisit anggaran lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sastra menilai kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menggali berbagai sumber pendapatan baru, terlebih alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sudah memiliki kepastian dan bahkan mengalami pengurangan.
"Kondisi ini harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat," katanya.
Ia pun meminta Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bersama DPRD mencari langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
Menurutnya, Kabupaten Bogor masih memiliki banyak potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah proses perizinan usaha yang dinilai masih berbelit.
Sastra mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait sulitnya mengurus berbagai jenis perizinan di Kabupaten Bogor.
"Dalam berbagai kesempatan kami menerima banyak masukan dari masyarakat. Pengurusan izin, baik untuk usaha maupun keperluan lainnya, masih dianggap rumit dan membutuhkan proses yang panjang," ungkapnya.
Ia menilai penyederhanaan perizinan akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi.
Baca Juga: Tak Hanya PKH dan BPNT, 4 Bansos Lainnya Siap Disalurkan Selama Agustus 2026, Apa Saja?
Semakin banyak investasi yang masuk, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
"Ketika investasi berjalan lancar dan masyarakat lebih mudah membuka usaha, lapangan pekerjaan akan bertambah. Aktivitas ekonomi meningkat, pendapatan daerah ikut bertambah, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan," jelasnya.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab Bogor menjadikan kemudahan perizinan sebagai salah satu strategi utama untuk menarik investor sekaligus memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menghadapi defisit APBD.
Sastra optimistis persoalan defisit anggaran dapat diatasi apabila pemerintah daerah dan DPRD terus memperkuat kolaborasi dalam menggali potensi pendapatan serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
"Kami optimistis defisit ini bisa diatasi melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, disertai langkah-langkah nyata untuk meningkatkan pendapatan daerah," pungkasnya. (abl)
Editor : Yosep Awaludin