RADAR BOGOR – Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah pusat melalui berbagai program pembangunan.
Sejumlah program strategis dari kementerian kini mulai direalisasikan di wilayah Kabupaten Bogor, sementara beberapa program lainnya masih dalam proses.
Program yang telah maupun tengah diarahkan ke Kabupaten Bogor di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, Sport Center, Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Serta Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) untuk ruas Citeureup-Sukamakmur dan Jalan Tegar Beriman.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menilai kehadiran berbagai program pemerintah pusat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor mulai merasakan langsung dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
Menurut Sastra, kondisi tersebut harus dimanfaatkan perangkat daerah untuk semakin aktif menyusun program inovatif yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan berpeluang mendapatkan dukungan dari kementerian terkait.
Baca Juga: Tak Sekadar Jalan Sehat, PK KNPI Parung Panjang Bogor Bawa Aksi Nyata untuk Guru
“Sejumlah program pusat saat ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Karena itu, perangkat daerah perlu semakin kreatif menyusun program yang menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kemudian dikomunikasikan dan diajukan kepada kementerian terkait,” ujar Sastra, Kamis 13 Agustus 2026.
Ia menilai banyaknya program pusat yang masuk ke Kabupaten Bogor juga harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi.
Dengan begitu, semakin banyak program strategis yang dapat dibawa dan direalisasikan di wilayah Kabupaten Bogor.
Sastra mengatakan posisi Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Jakarta sekaligus salah satu daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara menjadi alasan penting untuk mendapatkan perhatian pembangunan.
Namun, menurutnya, posisi tersebut harus dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kementerian di tingkat pusat.
“Sebagai daerah penyangga Jakarta dan daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan negara, Kabupaten Bogor tentu memiliki nilai strategis. Karena itu, komunikasi yang aktif dari setiap SKPD dengan kementerian juga diperlukan agar semakin banyak program pemerintah pusat yang bisa direalisasikan di sini,” terangnya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Bogor seharusnya dijadikan momentum untuk mempercepat sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.
Sastra mengapresiasi komunikasi Bupati dan Wakil Bupati Bogor dengan pemerintah pusat yang dinilainya sudah berjalan cukup baik.
Namun, komunikasi tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
“Kinerja komunikasi kepala daerah dengan pemerintah pusat sudah cukup baik. Tetapi, hal itu harus diikuti peran aktif seluruh perangkat daerah dalam membangun komunikasi dengan kementerian masing-masing. Dengan begitu, pembangunan yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu lama bisa dipercepat,” imbuhnya.
Baca Juga: 1.700 Warga Kota Bogor Dapat Pekerjaan, Eks Sopir Angkot dan Pengamen Digaji Rp1,2 Juta
Program IJD Bantu Percepat Pembangunan Jalan di Kabupaten Bogor
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan mengatakan, masuknya program pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.
Menurutnya, dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat menjadi penting untuk merealisasikan sejumlah pembangunan yang membutuhkan biaya besar.
“Program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Bogor memberikan dukungan besar terhadap upaya mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat,” kata Wildan.
Ia mencontohkan pembangunan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di ruas Citeureup-Sukamakmur sebagai salah satu program yang membantu pemerintah daerah.
Wildan menjelaskan, pembangunan ruas tersebut sebelumnya menghadapi kendala karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Dengan adanya dukungan melalui program Inpres, pembangunan jalan tersebut akhirnya dapat direalisasikan.
“Pembangunan IJD tersebut sudah cukup lama terkendala karena kebutuhan anggarannya besar. Tanpa dukungan program pemerintah pusat melalui Inpres, belum tentu pembangunan jalan itu bisa terwujud dalam waktu sekarang,” pungkasnya. (abl)
Editor : Yosep Awaludin