RADAR BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang memiliki keterlacakan (traceability) secara menyeluruh.
Mulai dari limbah dihasilkan, hingga pengolahan dan pengelolaan residu pada tahap akhir.
Hal itu disampaikannya saat meninjau fasilitas pengelolaan limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kabupaten Bogor, Kamis 13 Agustus 2026.
Dalam kunjungannya, Jumhur menilai PPLI sebagai salah satu pionir sekaligus benchmark dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terintegrasi di Indonesia.
Menurutnya, pengelolaan limbah B3 tidak cukup hanya memastikan limbah diterima oleh fasilitas pengolahan.
Setiap tahapan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan dan pergerakan limbah dapat diketahui secara jelas.
Baca Juga: China Kembali Dibanjiri Turis Asing, Hampir 23 Juta Wisatawan Masuk pada Semester I 2026
"Setiap limbah harus dapat dijawab dari mana asalnya, berapa jumlahnya, ke mana dikirim, bagaimana dikelola, berapa hasilnya, berapa residunya, dan ke mana residu tersebut berakhir," ujarnya.
Sistem tersebut, kata dia, perlu memastikan kesesuaian antara jumlah limbah yang dihasilkan, dikirim, diterima oleh pengolah, hingga hasil pengolahan dan residu yang dihasilkan.
Hubungan antara penghasil dan pengolah limbah juga harus jelas agar tanggung jawab terhadap limbah tidak terputus dalam rantai pengelolaannya.
"Semakin pendek dan transparan rantai pengelolaan, semakin mudah pula proses pengawasan dan pertanggungjawabannya," kata Jumhur.
Menurut Menteri LH, keterlacakan juga menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan limbah.
Sistem harus mampu mengidentifikasi apabila terdapat limbah yang tidak sampai kepada pengolah yang semestinya maupun ketidaksesuaian antara volume limbah yang diterima dengan hasil pengolahan dan residunya.
Dalam konteks tersebut, Jumhur melihat pengalaman PPLI selama lebih dari tiga dekade dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat sistem pengelolaan limbah nasional.
PPLI memiliki fasilitas dan pengalaman yang mencakup rangkaian pengelolaan limbah, mulai dari penerimaan, pengolahan, hingga pengelolaan residu.
"Dalam perjalanan industri pengelolaan limbah B3 di Indonesia, pengalaman PPLI dapat menjadi salah satu benchmark mengenai bagaimana pengelolaan limbah dilakukan secara terintegrasi dan bertanggung jawab dari hulu hingga hilir," jelasnya.
Presiden Direktur PPLI, Takanobu Tachikawa mengapresiasi perhatian Menteri LH terhadap pentingnya penguatan sistem pengelolaan limbah B3 secara menyeluruh.
Baca Juga: China Kembali Dibanjiri Turis Asing, Hampir 23 Juta Wisatawan Masuk pada Semester I 2026
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun tata kelola limbah B3 yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menyambut baik perhatian dan arahan Bapak Menteri terhadap pentingnya pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi dari hulu hingga hilir," ujar Presiden Direktur PPLI.
"PPLI siap mendukung pemerintah melalui pengalaman, teknologi, infrastruktur, dan sistem yang telah kami bangun selama lebih dari tiga dekade," tambahnya.
Selain itu ia menambahkan, penguatan sistem pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan secara bersama-sama dengan memastikan kepatuhan, keterlacakan, dan tanggung jawab lingkungan menjadi bagian dari seluruh rantai pengelolaan.
"Bagi kami, pengelolaan limbah tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak limbah yang dapat diolah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap limbah dapat ditelusuri, dikelola secara aman, dan dipertanggungjawabkan hingga tahap akhir," tandasnya.(cok)
Editor : Yosep Awaludin