RADAR BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengakui terdapat sejumlah persoalan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi bahan evaluasi.
Salah satunya berkaitan dengan proses hukum yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan persoalan upah pungut.
Ajat mengatakan, Pemkab Bogor menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan aspek hukum sepenuhnya kepada KPK sesuai kewenangannya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih baik.
“Ini tentu menjadi pelajaran untuk kita semua. Apalagi prosesnya masih berjalan dan masih hangat, sehingga kita perlu menghormati tahapan hukum yang sedang dilakukan,” kata Ajat kepada Radar Bogor, Sabtu 22 Agustus 2026.
Ajat menegaskan, proses hukum yang berlangsung tidak boleh sampai berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran Pemkab Bogor tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
Baca Juga: Di Tengah Sorotan Upah Pungut, Pemkab Bogor Kejar Target Pajak untuk APBD Perubahan
“Yang harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai persoalan ini mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memberikan pesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor agar tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas.
Ajat berharap para ASN tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang menggantungkan berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan kepada mereka.
“Saya berharap teman-teman ASN tetap bersemangat dan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Masyarakat Kabupaten Bogor tentu memiliki harapan besar kepada kita sebagai aparatur pemerintah,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan mulus.
Dalam praktiknya, berbagai persoalan dan hambatan dapat muncul sehingga membutuhkan evaluasi dan perbaikan bersama.
Namun, Ajat berharap persoalan yang saat ini mencuat tidak membuat ASN yang tetap bekerja dan mengabdikan diri kepada masyarakat menjadi kehilangan motivasi.
“Kalau dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa hambatan atau sandungan, mudah-mudahan hal itu tidak menyurutkan semangat para ASN yang tetap berkomitmen mengabdi untuk Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Menurut Ajat, evaluasi terhadap berbagai persoalan menjadi bagian penting agar pemerintahan Kabupaten Bogor dapat terus melakukan pembenahan.
Sementara itu, terkait proses hukum dugaan persoalan upah pungut, Pemkab Bogor tetap menghormati dan menyerahkannya kepada KPK.
Baca Juga: Wisata Nako Pasir dan Angin Bogor, Destinasi Baru dengan Vibes Pantai di Tengah Pegunungan
Ia kembali menekankan bahwa fokus utama jajaran pemerintahan saat ini adalah memastikan roda pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita jadikan apa yang terjadi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya. (Cr1)
Editor : Yosep Awaludin