RADAR BOGOR – Ramai pemberitaan KPK turun gunung ke Pemkab Bogor terus menjadi perhatian publik.
Beragam informasi yang beredar mengenai pemeriksaan sejumlah pejabat hingga dugaan adanya penindakan KPK masih belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh.
Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi, menilai situasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan mengingatkan agar isu hukum yang berkembang tidak sampai ditunggangi kepentingan politik.
“Mengapa saya menganggap ini masih isu, karena belum ada pihak manapun yang memberikan pernyataan secara resmi terkait kejadian ini," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 25 Agustus 2025.
"Baik pernyataan resmi dari KPK maupun pernyataan resmi dari Pemkab Bogor, dalam hal ini kelembagaan eksekutif (bupati) maupun kelembagaan legislatif (DPRD) Kabupaten Bogor,” lanjutnya.
Menurutnya, informasi yang beredar di masyarakat saat ini sangat dinamis. Istilah yang digunakan pun berubah-ubah, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) hingga operasi senyap.
Baca Juga: BIGBANG Comeback Rayakan 20 Tahun Debut, Rilis Single Baru BiiiG
Padahal, KPK telah membantah adanya OTT di wilayah Kabupaten Bogor. Di sisi lain, KPK membenarkan adanya kegiatan lain yang dilakukan di wilayah tersebut, namun belum mengungkap detail kegiatan tersebut kepada publik.
“Walaupun tentu saja informasi sangat kencang beredar melalui media, namun sekali lagi hanya dalam bentuk spekulasi,” tuturnya.
Yusfitriadi juga menyoroti munculnya berbagai informasi lain yang belum terkonfirmasi secara jelas, termasuk kabar mengenai sejumlah uang yang diamankan.
“Terakhir KPK diinformasikan menggunakan sprindik umum untuk menangani kasus di Pemkab Bogor ini kepada sejumlah eselon di lingkungan Pemkab Bogor, yang sampai saat ini belum ada informasi nama dan jumlah yang pasti,” imbuhnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak luas. Bukan hanya terhadap Pemkab Bogor, tetapi juga terhadap masyarakat yang membutuhkan kepastian informasi.
Karena itu, Yusfitriadi mendorong KPK segera memberikan penjelasan resmi mengenai kegiatan yang dilakukan di lingkungan Pemkab Bogor.
“Hal ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menata kelembagaan pemerintah dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa semakin lama informasi tidak mendapatkan kepastian, semakin besar peluang munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Karena sudah bisa dipastikan dengan semakin berkembangnya isu ini akan membuat kenyamanan pelayanan birokrasi akan terganggu,” katanya.
Di sisi lain, Yusfitriadi menilai isu tersebut rentan dikaitkan dengan kepentingan politik.
Baca Juga: Taman Wisata Pasir Putih Depok, Liburan Keluarga Seru Tanpa Harus Keluar Jabodetabek
Terlebih, ia mengingatkan bahwa dua pemerintahan sebelumnya di Kabupaten Bogor juga pernah berakhir dengan persoalan yang berkaitan dengan KPK.
"Ketika isu hukum ini sudah ditunggangi kepentingan politik, maka isu ini akan menjadi semakin liar dan akan meninggalkan bekas yang sangat lama," ungkapnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi dari KPK sebelum menarik kesimpulan.
“Saya pikir cuma pernyataan resmi dari KPK yang bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Bogor,” bebernya.
Yusfitriadi berharap masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang belum memiliki dasar kepastian.
“Walaupun tentu saja praduga-praduga sudah sangat masif dan intens. Keempat, menghargai proses hukum," katanya.
Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum apabila nantinya KPK menyampaikan hasil atau perkembangan resmi terkait kegiatan tersebut. (Cr1)
Editor : Yosep Awaludin