RADAR BOGOR – Lambannya informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi upah pungut di Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari Ketua LSM PRB Johan Pakpahan.
Ia meminta KPK segera memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status perkara tersebut.
Johan menilai KPK perlu bersikap tegas dan tidak membiarkan ketidakjelasan mengenai proses hukum berlangsung terlalu lama.
"Jika penyidik telah menemukan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, informasi tersebut dinilai perlu segera disampaikan kepada publik," katanya.
Sebaliknya, apabila proses penyidikan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, KPK juga diminta menjelaskan hasilnya secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat Kabupaten Bogor.
"Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak terus mempertanyakan apakah perkara dugaan korupsi upah pungut benar-benar ada atau hanya menjadi isu yang berkembang tanpa kejelasan," tuturnya.
Baca Juga: 1 KPM Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT Sekaligus? Ternyata Begini Penjelasannya
Ia berharap KPK dapat segera menyampaikan perkembangan penyidikan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan polemik baru di Kabupaten Bogor.
KPK Diminta Perjelas Dugaan Pelanggaran Pidana
Johan juga meminta KPK mendalami sejumlah dugaan pelanggaran pidana yang muncul dalam pemberitaan terkait pemerintahan dan proyek di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan perkara tersebut tidak berlanjut.
Sebaliknya, apabila bukti yang ditemukan dinilai cukup, KPK diminta mengungkap secara jelas bentuk tindak pidana yang terjadi, pihak yang diduga terlibat, serta nilai perkara yang ditangani.
"Kkejelasan tersebut penting mengingat muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan korupsi di Kabupaten Bogor," ujarnya.
Mulai dari dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa, proyek, hingga perkara yang berkaitan dengan penyelenggara negara.
Johan juga meminta KPK menjelaskan secara spesifik perkara yang sedang ditangani, termasuk apabila berkaitan dengan pengadaan melalui e-katalog maupun mekanisme pengadaan lainnya.
Jangan Biarkan Pejabat Terjebak Ketidakpastian
Menurut Johan, ketidakjelasan mengenai proses hukum juga dapat memengaruhi suasana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menyoroti adanya pejabat, termasuk kepala dinas dan pejabat eselon III, yang dinilai menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di tengah banyaknya pemberitaan mengenai dugaan korupsi.
Baca Juga: Piala Kemerdekaan ke-81 di Bogor Semarak, APDESI Raih Juara Pertama Fun Game Sepak Bola
Kondisi tersebut, menurut dia, dikhawatirkan ikut memengaruhi keberanian aparatur dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Johan meminta KPK mempercepat proses penyidikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional berdasarkan bukti hukum, bukan karena kepentingan politik ataupun upaya saling menjatuhkan antar pihak.
Minta Kasus Murni Berdasarkan Hukum
Johan menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara objektif. Ia meminta agar perkara dugaan korupsi tidak dikaitkan dengan persoalan politik atau dijadikan alat untuk membalas pihak tertentu.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintahan juga perlu dibedakan antara kesalahan administratif, persoalan kebijakan, dan tindak pidana korupsi.
Jika sebuah kebijakan memang memiliki unsur pidana, KPK diminta menjelaskan bagian mana yang melanggar hukum.
Hal tersebut dinilai penting apabila proses hukum nantinya berkaitan dengan kebijakan pada masa pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Johan meminta KPK menjelaskan secara terang bentuk dugaan korupsi yang ditemukan, pihak yang bertanggung jawab, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Dengan adanya kepastian hukum, ia berharap kondisi Kabupaten Bogor dapat kembali kondusif sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan pembangunan dan masyarakat tidak terus dibayangi berbagai spekulasi.
KPK Diminta Segera Umumkan Perkembangan Perkara
Johan juga mengingatkan KPK agar tidak terlalu lama memberikan kepastian mengenai kasus dugaan upah pungut tersebut.
Baca Juga: BAIC BJ40 Ridwan Hanif Pulang dari Aceh Usai 9 Bulan Misi Kemanusiaan, Siap Jadi Mobil Rally Raid
Ia menilai apabila hingga September tidak ada perkembangan berupa penetapan tersangka ataupun penjelasan mengenai hasil penyidikan, masyarakat berpotensi semakin mempertanyakan arah penanganan perkara.
Johan bahkan khawatir ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat menilai proses hukum hanya bersifat pencegahan, bukan penindakan.
Karena itu, ia kembali mendesak pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Jika ditemukan tindak pidana korupsi, masyarakat diminta diberi informasi mengenai bentuk perkara dan nilai kerugiannya.
Namun, apabila penyidik tidak menemukan unsur korupsi, hal tersebut juga dinilai perlu diumumkan secara jelas kepada publik.
Bagi Johan, kepastian tersebut dibutuhkan agar Kabupaten Bogor dapat kembali fokus menjalankan program pembangunan, menggerakkan kegiatan ekonomi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dihantui ketidakpastian mengenai proses hukum.
Ia menekankan, penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan bukti agar masyarakat Kabupaten Bogor memperoleh informasi yang jelas mengenai perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. (unt)
Editor : Yosep Awaludin