RADAR BOGOR - Aksi PANTERA (Perlawanan Anti Tirani Rakyat) yang digelar BEM KM IPB di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis, September 2026 menjadi sorotan.
Dua replika kuburan bertuliskan “RIP PRABOWO” dan “RIP GIBRAN” muncul di tengah penyampaian kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Merespons aksi tersebut, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad berencana mengajak sejumlah alumni IPB yang kini berada di pemerintahan untuk berdialog langsung dengan BEM KM IPB.
Dialog tersebut dinilai penting untuk mendengar secara langsung kritik, aspirasi, sekaligus harapan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
“Semoga semua alumni IPB yang sedang di pemerintahan bersedia hadir karena mereka ikut serta dalam menyusun dan melaksanakan program Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Kamrussamad.
Sejumlah alumni IPB kini memang menduduki posisi di pemerintahan maupun lembaga negara. Di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Kepala BGN Sudaryono, serta Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah. Selain itu, terdapat Aida S. Budiman yang disebut sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Kamrussamad berharap para alumni tersebut dapat mengambil bagian dalam ruang dialog bersama mahasiswa. Menurutnya, pertemuan secara langsung dapat menjadi kesempatan untuk merespons berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa.
Dalam aksi PANTERA, BEM KM IPB menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kedua, menghentikan polarisasi dan pembenturan masyarakat, termasuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan yang dinilai dapat memicu konflik horizontal.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan persoalan lingkungan. BEM KM IPB mendorong pemerintah melakukan mitigasi terhadap siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menegakkan pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis.
Sementara tuntutan keempat yakni mendorong terwujudnya reforma agraria.
Kamrussamad menilai tuntutan tersebut dapat menjadi bahan pembicaraan dalam forum dialog antara mahasiswa dan para alumni IPB yang kini berada di pemerintahan.
Ia juga menegaskan, dialog dapat menjadi ruang untuk menunjukkan komitmen sekaligus keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
“Dialog merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap rakyat. Terkait empat tuntutan yang disampaikan oleh BEM KM IPB, kami berharap mahasiswa bersedia untuk berdialog,” pungkas Kamrussamad. (ded)
Editor : Eka Rahmawati