RADAR BOGOR – Ketua LSM PRB Johan Pakpahan meminta KPK turut memeriksa penggunaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang disebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar penggunaan anggaran daerah, khususnya program Pokir, dapat diawasi secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua LSM PRB menilai pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus pada unsur eksekutif.
"Unsur legislatif juga perlu mendapat perhatian apabila terdapat indikasi persoalan dalam pelaksanaan program Pokir," katanya.
Anggaran Pokir Disebut Rp5 Miliar per Anggota DPRD
Dalam keterangannya, Ketua LSM PRB menyoroti besaran anggaran Pokir yang disebut sekitar Rp5 miliar untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Jika dikalikan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 55 orang, total anggaran yang menjadi sorotan disebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
Baca Juga: Smart Infus Monitoring System asal Bogor Ini Bantu Perawat Pantau Pasien
Ia meminta agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir, khususnya untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026.
"Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan," tuturnya.
Soroti Kesesuaian Kegiatan dengan Anggaran
Ketua LSM PRB menduga terdapat kegiatan Pokir yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dicairkan.
Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh aparat penegak hukum.
Ia mencontohkan sejumlah bentuk kegiatan seperti bantuan kepada rumah ibadah maupun pekerjaan pembangunan yang menurutnya perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Persoalan lainnya yang disoroti adalah mekanisme pengawasan serta proses pencairan.
Ia menduga dalam sejumlah kegiatan, penerima manfaat dapat diminta membubuhkan tanda tangan yang kemudian menjadi salah satu persyaratan administrasi pencairan.
Karena itu, ia meminta agar seluruh proses pelaksanaan Pokir ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, hingga manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Minta KPK Tidak Hanya Fokus pada Eksekutif
Ketua LSM PRB juga meminta KPK tidak hanya melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap unsur eksekutif di lingkungan Pemkab Bogor.
Menurut dia, apabila terdapat proses hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran pada perangkat daerah, maka pemeriksaan juga perlu melihat kemungkinan adanya persoalan pada unsur legislatif jika memang ditemukan indikasi yang berkaitan.
Baca Juga: Hidden Gem Kuliner di Tanah Sareal Bogor, Rumah Vintage Ini Punya Bakery dan Pizza
Ia menilai prinsip penegakan hukum harus diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pihak yang diperiksa.
Baginya, anggaran APBD Kabupaten Bogor harus dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk menjalankan program pembangunan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pelaksanaan Pokir Dinilai Perlu Diawasi Lebih Ketat
Ketua LSM PRB berpandangan bahwa program Pokir memiliki celah yang perlu diawasi karena kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan usulan dan pelaksanaan program di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
Ia menilai terdapat potensi perbedaan antara data administrasi dengan kondisi kegiatan yang sebenarnya apabila proses pengawasan tidak berjalan maksimal.
Besaran anggaran yang cukup besar juga dinilai membuat program Pokir perlu mendapatkan pengawasan secara serius, terutama untuk memastikan volume, bentuk pekerjaan, penerima manfaat, dan nilai anggarannya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Atas dasar itu, ia mendorong adanya pemeriksaan terhadap program Pokir DPRD Kabupaten Bogor untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan dan anggaran yang ditetapkan.
Legislatif dan Eksekutif Diminta Sama-sama Diperiksa
Menurut Ketua LSM PRB, pelaksanaan Pokir tidak dapat hanya dilihat dari sisi eksekutif karena program tersebut berkaitan dengan fungsi legislatif dalam proses pengusulan dan penganggaran.
Ia pun mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Dorongan itu disampaikan agar tidak muncul anggapan bahwa salah satu unsur pemerintahan memiliki posisi yang kebal dari proses hukum.
Baca Juga: ASN Mendekati Masa Pensiun? Jangan Tunggu Terlambat, Ini yang Perlu Dipersiapkan
Ketua LSM PRB menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti bahwa anggaran publik diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, maka hal tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara menyeluruh, dapat mendorong tata kelola Pemkab Bogor yang lebih bersih serta memastikan APBD benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ketua LSM PRB juga menyatakan dukungannya terhadap KPK untuk menindaklanjuti berbagai informasi dan dugaan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Kabupaten Bogor, termasuk apabila pemeriksaan nantinya mengarah kepada unsur legislatif maupun eksekutif. (unt)
Editor : Yosep Awaludin