Mulyana mengatakan, sejak Januari hingga September 2026 dirinya belum kembali mendapatkan pekerjaan. Berbagai lowongan telah dicoba, tetapi persyaratan yang diberlakukan perusahaan membuat dirinya kesulitan untuk kembali bekerja.
"Pasca PHK melanda saya, selama delapan bulan ini sulitnya mencari kerja di Kabupaten Bogor," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 11 September 2026.
Menurutnya, sejumlah persyaratan seperti batas usia dan pengalaman kerja menjadi tantangan bagi para pencari kerja. Selain itu, ia juga menyoroti dugaan adanya praktik koneksi atau orang dalam hingga calo yang meminta biaya tertentu dalam proses mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: Kebakaran TPA Galuga Bogor Merembet ke Sisi Barat, Lapak Pemulung Hangus
"Bukan hanya saya tapi masih banyak sekali orang tua seperti saya yang sedang berusaha mencari kerja untuk menafkahi Keluarganya demi bertahan hidup bersama keluarga," ungkapnya.
Di tengah kondisi menganggur, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan makan sehari-hari, membayar listrik, biaya sekolah anak hingga jaminan kesehatan menjadi beban yang harus dipikirkan.
Persoalan semakin berat ketika pencarian pekerjaan dilakukan secara daring. Mulyana mengaku pernah mengalami dugaan penipuan saat mencari informasi lowongan melalui sejumlah platform dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Jobstreet hingga Glints.
Ia mengaku sempat diminta membayar sejumlah biaya dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan. Namun, setelah pembayaran dilakukan, oknum tersebut justru menghilang.
"Beberapa kali pernah tertipu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengiming-imingi pekerjaan dengan membayar beberapa syarat administrasi, tapi ternyata setelah dilakukan pembayaran mereka menghilang entah ke mana. Sudah jatuh tertimpa tangga nasib kami pengangguran," ungkapnya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Mulyana bersama sejumlah rekan sesama penganggur kemudian berinisiatif membentuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang edukasi ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.
Lembaga tersebut diberi nama Lentera (Lembaga Edukasi Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat), lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pencari kerja sekaligus membuka ruang sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pengangguran.
Mulyana berharap pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bogor dan instansi terkait tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga memberikan solusi nyata agar masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan dapat memperoleh akses pekerjaan.
Ia menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menurutnya selama ini lebih banyak berfokus pada pelatihan dan pemberian sertifikat. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dinilai masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pekerjaan.
"Balai tersebut hanya bersifat melatih kerja dan memberikan sertifikat kepada peserta, selanjutnya mereka dilepas begitu saja dan mencari kerja dengan sendirinya," katanya.
Selain BLK, pelaksanaan job fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja juga menjadi perhatian, Mulyana berharap informasi mengenai jumlah kebutuhan tenaga kerja, jumlah pelamar, hingga peserta yang diterima dan tidak diterima dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
"Yang diterima berapa bahkan yang gagal pun berapa, kami masyarakat tidak mengetahui secara valid," bebernya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor tercatat 7,69 persen atau sekitar 218 ribu orang.
Mulyana menilai persoalan pengangguran perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial.
Karena itu, melalui Lentera, ia bersama rekan-rekannya berharap dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi, pendampingan serta pemberdayaan kepada masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Kami punya pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang kami anggap adalah orang tua kami dan tentunya kami pun berhak meminta bantuan kepada mereka agar mereka tidak terkesan menutup mata untuk memberikan solusi kepada kami para pengangguran," tandasnya.
Ia berharap Lentera dapat memperoleh dukungan pemerintah daerah dan menjadi salah satu wadah yang membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus memberikan harapan baru bagi para pencari kerja di Kabupaten Bogor. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati