RADAR BOGOR – Pemkab Bogor memastikan rencana pembangunan jalan tambang masih terus berproses.
Pemkab Bogor bahkan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan pembebasan lahan jalan tambang dalam postur APBD 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Senin 14 September 2026.
Dalam rapat paripurna itu, Pemkab Bogor bersama DPRD membahas penyampaian Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rudy menjelaskan, berbagai program yang diusulkan pemerintah daerah telah melewati sejumlah tahapan perencanaan.
Proses tersebut dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
Baca Juga: Bansos BPNT Murni Masuk Validasi PKH, Cek Perubahan Status KPM September
Seluruh usulan tersebut kemudian disusun menjadi rancangan APBD untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, proses tersebut bertujuan memastikan program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang masih menjadi perhatian Pemkab Bogor adalah pembangunan jalan khusus tambang.
Rudy menyebut, rencana tersebut telah diusulkan sejak 2026 dan sampai sekarang masih terus berjalan.
Ia memastikan anggaran untuk pembebasan lahan jalan tambang masih tercantum dalam APBD 2026 dengan nilai kurang lebih Rp100 miliar.
Pembebasan Lahan Harus Sesuai Aturan
Meski demikian, Rudy menegaskan proses pembebasan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Seluruh tahapan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu tahapan yang harus dipenuhi adalah penetapan lokasi. Rudy menjelaskan, apabila kebutuhan lahan melebihi lima hektare, proses tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan juga harus memenuhi ketentuan kesesuaian tata ruang.
Karena itu, Pemkab Bogor masih melakukan berbagai tahapan sebelum proyek tersebut dapat direalisasikan.
Baca Juga: Ingin Pasar Jabar Gunakan Plastik Ramah Lingkungan, Dedi Mulyadi Berencana Keluarkan Pergub Baru
Rudy menegaskan bahwa proses pembangunan jalan tambang tetap berjalan dan saat ini masih berada dalam tahapan persiapan sesuai aturan yang berlaku.
Pemkab Bogor Siapkan Konektivitas Transportasi
Selain pembangunan jalan tambang, Pemkab Bogor juga berencana memperkuat konektivitas transportasi di wilayah Bogor Barat.
Salah satu opsi yang turut disiapkan adalah pengembangan jaringan kereta api. Rudy meminta agar rencana pembangunan jalan tambang tidak dipahami sebagai proyek yang akan digantikan oleh pembangunan jalur kereta api.
Menurutnya, kedua rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan transportasi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Rudy juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya dipusatkan di kawasan Ibu Kota Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor turut mempersiapkan program pembangunan untuk wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, serta kawasan lainnya.
Sejumlah Proyek Infrastruktur Terus Berjalan
Untuk wilayah Bogor Selatan, Pemkab Bogor merencanakan pembangunan jalan alternatif dari kawasan Eiger menuju Taman Safari Indonesia (TSI).
Pembangunan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir tahun dan diharapkan dapat rampung pada Desember 2026.
Sementara itu, di wilayah Bogor Timur, pembangunan jalan Transyogi menuju Desa Sukaresmi yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi juga terus didorong.
Ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 10 kilometer dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target.
Baca Juga: PPPK Penuh Waktu atau Paruh Waktu? Beda Jenjang Karir, Gaji, dan Pensiunnya
Pemkab Bogor juga melaksanakan normalisasi sungai skala besar di wilayah Parung-Rancabungur, Ciseeng, dan Kemang.
Pekerjaan tersebut telah berjalan sekitar dua hingga tiga bulan terakhir dan masih terus menunjukkan progres.
Normalisasi sungai dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menghadapi musim hujan.
Dengan begitu, saluran drainase di wilayah tersebut diharapkan dapat berfungsi secara optimal dan mengurangi potensi gangguan akibat aliran air. (abl)
Editor : Yosep Awaludin