RADAR BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan pihak-pihak yang terseret kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Informasi mengenai pertemuan pejabat Bogor terkait kasus dugaan korupsi HGB tersebut sebelumnya mencuat menjelang pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Sejumlah pihak disebut-sebut bertemu dalam kasus dugaan korupsi HGB, di antaranya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak swasta, tersangka Fahd A Rafiq, anggota DPRD Jawa Barat, serta sejumlah pejabat Pemkab Bogor.
Baca Juga: Pemerintah Rilis 25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Bermasalah, Cek Daftarnya
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan pihaknya sejauh ini belum menemukan bukti terkait pertemuan yang dimaksud.
“Untuk pertemuan-pertemuan tadi, hasil penyidikan yang kami dapatkan mungkin juga untuk konfirmasi karena memang belum kami temukan untuk pertemuan-pertemuan yang disebutkan,” kata Taufik, Rabu, 16 September 2026.
Meski demikian, ia menilai dugaan adanya komunikasi dengan pemerintah daerah tetap menjadi bagian yang perlu didalami penyidik. Pasalnya, pengurusan pertanahan berkaitan dengan pemerintah setempat.
“Kalau ada fakta Bupati atau ke dinas-dinas pemerintahan daerah itu tentunya akan menjadi objek pendalaman yang akan dilakukan di proses penyidikan ke depan, termasuk juga ada fakta pertemuan-pertemuan dengan anggota Jawa Barat,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Perlu ke Kantor Dukcapil, Puluhan Siswa SMKN 4 Bogor Rekam KTP di Sekolah
Taufik menegaskan proses pendalaman masih berjalan. KPK akan melihat fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan berlangsung.
Rudy Bantah Bertemu Pihak Terkait
Di sisi lain, Bupati Bogor Rudy Susmanto membantah dirinya pernah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi HGB tersebut.
Rudy memastikan secara pribadi tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak yang kini menjadi perhatian KPK, baik dalam beberapa hari terakhir maupun sekitar satu bulan sebelumnya.
Baca Juga: Yamaha Jupiter Z Burhan 2006 Kembali Diburu, Motor Bebek Legendaris dengan Jok Empuk
“Kalau kemarin, kemarinnya atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kalau rapat yang sehari, dua hari bahkan seminggu yang lalu, kalau secara pribadi tidak ada,” ujar Rudy.
Meski begitu, Rudy mengaku tidak mengetahui aktivitas atau pertemuan yang mungkin dilakukan pejabat lain di lingkungan Pemkab Bogor.
“Yang lain enggak tahu, kalau saya pribadi tidak ada,” tegasnya.
Rudy juga menyebut dirinya selama beberapa waktu terakhir lebih banyak berada di lokasi kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Ia mengaku berada di lokasi tersebut selama sekitar sembilan hari untuk menangani persoalan kebakaran.
“Tapi kalau kemarin, kemarinnya atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami sembilan hari di TPA Galuga,” ungkapnya.
Baca Juga: KKS Lama Terisi Rp600 Ribu, Ini KPM yang Kembali Dapat Bansos PKH dan BPNT
Ia mengakui memang terdapat sejumlah agenda rapat dan pertemuan yang dilakukan Pemkab Bogor beberapa bulan sebelumnya. Namun, menurut Rudy, pertemuan tersebut bukan dengan pihak Summarecon.
“Kami memfasilitasi audiensi antara warga masyarakat, beberapa kepala desa yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon,” katanya.
Pemkab Bogor Siap Bantu KPK
Terkait perkara dugaan korupsi pengurusan HGB yang kini ditangani KPK, Rudy memastikan Pemkab Bogor menghormati dan mendukung seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
Baca Juga: Gim Kimia Ciptaan SMK AK Nusa Bangsa Bogor Bawa Siswa Masuk ke Laboratorium yang Hilang
Ia menyatakan Pemkab Bogor siap memberikan bantuan apabila penyidik membutuhkan dokumen maupun data administratif untuk kepentingan penyidikan.
“Kami mendukung KPK. Apa saja yang dapat kami bantu dari Pemkab Bogor, baik secara administratif maupun data-data apabila dibutuhkan, kami siap support, kami siap mendukung,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga