TKD dan DBH Dipangkas, DPRD Bogor Soroti Potensi Pajak Vila di Kawasan Puncak

Abilly Muhamad • Dipublikasikan Rabu, 23 September 2026 | 20:08 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara saat dimintai keterangan. Foto: Billy/Radar Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara saat dimintai keterangan. Foto: Billy/Radar Bogor.

RADAR BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga program pembangunan tetap berjalan di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, kebijakan pengurangan transfer dari pusat telah berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Nilai TKD yang diterima Kabupaten Bogor disebut mengalami pengurangan hingga ratusan miliar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan kebijakan pusat. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Ikut-ikutan Teman Berujung Juara, Gisella Aurelia Piter Raih Juara 2 Duta Genre Bogor

Sastra mendorong Pemkab Bogor tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi juga mulai mengembangkan potensi lain, termasuk aset milik daerah.

“Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebijakan pusat untuk memaksimalkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia menyebut pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih optimal, termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain sehingga aset yang ada mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Baca Juga: 3 Bansos Ini Dikabarkan Akan Disalurkan Lewat PT Pos Indonesia di Tahap 4 2026

“Dengan mengoptimalkan aset-aset daerah kita yang harus dikelola dengan baik, bekerja sama dengan pihak lain untuk bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan,” jelasnya.

Soroti Pajak Vila di Puncak

Selain aset daerah, Sastra juga meminta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor menggali potensi penerimaan dari sektor vila, khususnya di kawasan Puncak.

Ia menilai masih terdapat banyak vila yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak, namun belum seluruhnya terdata dan terpungut.

“Kami mengusulkan ke Bappenda membuat Satgas untuk memverifikasi. Kalau kami melihat ada potensi pendapatan yang cukup besar dari vila-vila yang ada di Puncak, kalau kami hitung sekitar ribuan yang hari ini belum bisa dipungut pajaknya,” ungkap Sastra.

Baca Juga: Dari Renang ke Selam, Natasya Atlet SMAN 4 Kota Bogor Ini Sukses Koleksi Medali

Karena itu, ia mendorong adanya pendataan dan verifikasi terhadap vila-vila yang berada di kawasan Puncak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap.

Sastra menilai, tekanan fiskal akibat kebijakan pemerintah pusat seharusnya mendorong daerah untuk lebih aktif mencari terobosan dalam meningkatkan pendapatan.

“Tentu potensi-potensi itu yang akan kita optimalkan bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Mungkin banyak daerah yang mengeluhkan, saya kira daerah harus punya ide gagasan atau bagaimana bisa meningkatkan pendapatan,” pungkasnya.

Editor : Rani Puspitasari Sinaga
bogor vila dprd kawasan puncak pajak