RADAR BOGOR - Perjuangan pembentukan daerah otonom baru kembali menjadi perhatian dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) dan Konsolidasi Nasional Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (FORKONAS PP DOB) se-Indonesia, Selasa, 29 September 2026.
Forum tersebut, diikuti perwakilan dari 320 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia.
Pertemuan ini, menjadi ruang bagi para perwakilan daerah untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah dalam mengawal aspirasi pemekaran daerah.
Bagi masyarakat Bogor Barat, agenda tersebut memiliki arti tersendiri.
Baca Juga: Mohon Maaf, 4 Kategori Ini Tidak Akan Lolos Daftar Bansos 2026
Aspirasi pembentukan daerah otonom baru di wilayah Bogor Barat telah diperjuangkan selama hampir tiga dekade.
Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Pemekaran Bogor Barat (AMUK NOBAR), Ujang Buchori Muslim mengatakan, RAPIM dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PP DOB menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan seluruh daerah yang tengah mengusulkan pemekaran.
“Kegiatan nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi, konsolidasi, serta koordinasi antardaerah dalam mengawal aspirasi pembentukan daerah otonom baru,” kata Buchori dalam keterangannya kepada Radar Bogor, Selasa 29 September 2026.
Menurut dia, perjuangan pemekaran harus tetap ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aspirasi masyarakat juga perlu disampaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di masing-masing wilayah.
Bukan Sekadar Agenda Organisasi
Buchori berharap, RAPIM dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PP DOB tidak berhenti sebagai agenda rutin organisasi.
Menurutnya, forum nasional tersebut harus mampu menjadi ruang strategis bagi seluruh CDOB untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat koordinasi.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau rutinitas organisasi semata,” ujarnya.
Ia menilai, konsolidasi nasional penting untuk memastikan perjuangan masing-masing CDOB tetap berjalan secara terorganisasi, damai, serta melalui jalur konstitusional.
Baca Juga: Badminton Sumbang Emas Ketiga Asian Games 2026, Leo Daniel Tuntaskan Puasa Gelar Ganda Putra
“RAPIM dan Konsolidasi Nasional harus menjadi ruang strategis untuk memperkuat barisan, menyatukan aspirasi, serta mengawal perjuangan seluruh CDOB di Indonesia,” kata Buchori.
Bagi masyarakat Bogor Barat, isu pemekaran tidak hanya berkaitan dengan perubahan administrasi pemerintahan.
Aspirasi tersebut juga dikaitkan dengan harapan terhadap peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Pemekaran daerah, menurut Buchori, diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
“Pemekaran merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat membuka ruang peningkatan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Hampir Tiga Dekade Perjuangkan Bogor Barat
Perjalanan aspirasi pembentukan daerah otonom baru Bogor Barat bukanlah sesuatu yang baru.
Masyarakat setempat telah membawa aspirasi tersebut selama hampir tiga dekade.
Panjang perjalanan itu membuat isu pemekaran menjadi bagian dari dinamika masyarakat Bogor Barat.
Harapannya, pemerintahan dan pelayanan publik nantinya dapat lebih dekat dengan masyarakat.
Buchori mengatakan, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan di Bogor Barat.
Baca Juga: Dosen IPB Kolaborasi dengan Warga Mulyaharja Bogor Manfaatkan Sampah Organik Jadi POC
“Dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang sangat besar, kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin penting,” katanya.
Ia berharap, pembentukan daerah otonom baru dapat membuka peluang percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Pemekaran diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan berbagai sektor pembangunan secara lebih merata,” ujar Buchori.
Kapasitas Daerah Bogor Barat Jadi Bagian Kajian
Dalam pembahasan mengenai pemekaran, kondisi Kabupaten Bogor dan kesiapan wilayah Bogor Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Kabupaten Bogor diketahui memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas.
Dalam pembahasan penataan daerah, sejumlah aspek perlu diperhatikan, mulai dari kapasitas daerah, pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi hingga persyaratan administratif dan teknis.
Buchori juga menyinggung kajian yang dirujuk dari INJABAR Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Dalam kajian tersebut, Bogor Barat disebut memiliki nilai Kapasitas Daerah (KAPASDA) sebesar 409 poin.
“Data dan metodologi kajian tersebut menjadi salah satu bahan yang penting untuk terus dikaji dan dikomunikasikan dalam pembahasan mengenai kesiapan Bogor Barat sebagai daerah otonom baru,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa aspirasi pemekaran tetap perlu dikawal melalui berbagai proses yang sesuai ketentuan.
“Aspirasi masyarakat Bogor Barat perlu terus dikawal melalui jalur dialog, kajian akademik, konsolidasi masyarakat, serta mekanisme konstitusional yang berlaku,” katanya.
320 CDOB Satukan Aspirasi
RAPIM dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PP DOB menjadi wadah bertemunya berbagai daerah yang memiliki aspirasi serupa.
Sebanyak 320 CDOB disebut mengikuti agenda tersebut dengan karakteristik dan kondisi wilayah yang berbeda-beda.
Baca Juga: Tips Pasang Roda Depan Yamaha FIZR: Bearing 6201 Jangan Dipasang Asal
Karena itu, perjuangan pembentukan daerah otonom baru dinilai membutuhkan komunikasi yang terarah serta dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“320 CDOB se-Indonesia adalah representasi aspirasi dari berbagai wilayah yang memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing,” ujar Buchori.
Ia menambahkan, konsistensi dan argumentasi berbasis data menjadi bagian penting dalam mengawal aspirasi pemekaran.
“Perjuangan pembentukan daerah otonom baru membutuhkan konsistensi, argumentasi berbasis data, serta komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Masyarakat Bogor Barat, lanjut Buchori, akan terus mengambil bagian dalam proses tersebut.
Aspirasi pemekaran diharapkan, dapat diperjuangkan melalui cara-cara yang damai, konstitusional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tujuan utamanya adalah mendorong pemerataan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang konstitusional,” pungkasnya.
Baca Juga: Kades Nagrak Sukaraja Bogor Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah
Bagi masyarakat Bogor Barat, perjalanan menuju pembentukan daerah otonom baru masih menjadi proses panjang.
RAPIM FORKONAS kali ini, menjadi salah satu ruang untuk kembali mempertemukan aspirasi tersebut dengan perjuangan CDOB dari berbagai wilayah di Indonesia. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti