RADAR BOGOR – Program pelatihan vokasi bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan mendapat sambutan positif dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor.
Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya membantu korban PHK meningkatkan kompetensi agar memiliki bekal untuk kembali masuk ke dunia kerja.
Hal itu disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, saat menerima audiensi Lembaga Edukasi Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lentera) di Aula Kantor Disnaker Kabuapeten Bogor.
Baca Juga: Pemkab Bogor Gandeng Muhammadiyah, Jangkau Infrastruktur Pendidikan di Pelosok
Nana mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyambut dan menindaklanjuti program yang telah disiapkan pemerintah pusat tersebut. Terlebih, program itu diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK.
"Ini udah dikasih nih modal disnaker tinggal bagaimana disnaker bahu membahu bagaimana kepihakan kita kepada korban PHK," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurutnya, program tersebut juga telah mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, peserta pelatihan juga akan mendapatkan uang saku.
"Yang saya dengar dari direktorat itu uang sakunya juga Rp250 ribu perhari," katanya.
Nana meminta jajarannya segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban PHK di Kabupaten Bogor.
"Ini harus disambut baik, saya ingin tidak hanya dijadikan kertas begitu saja, tapi eksennya seperti apa komunikasinya, koordinasinya dengan kementerian," bebernya.
Ia juga meminta agar program tersebut tidak dianggap hanya sebagai program pemerintah pusat yang tidak perlu mendapat dukungan pemerintah daerah.
"Intinya saya ingin temen temen disnaker merespon ini, toh biayanya udah dibiayai negara kemenaker tapi tetep harus difasilitasi," ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Nana berharap ada kelompok masyarakat yang dapat menjadi wadah untuk menghimpun dan mendampingi para korban PHK.
Keberadaan kelompok seperti Lentera, kata dia, dapat membantu membangun koordinasi agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan.
"Saya ingin ada kelompok yang bener bener kompak, jadi gayung bersambut tapi tidak sampai disini," imbuhnya.
Ia menambahkan, fokus awal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi para korban PHK.
"Kita ingin konsentrasi punya kompetensi dulu korban PHK dan pelatihannya kita bisa di BLK Kabupaten Bogor," tandasnya.
Ia berharap sinergi antara Disnaker, pemerintah pusat dan kelompok masyarakat seperti Lentera dapat memberikan akses yang lebih luas bagi korban PHK untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan keterampilan. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati