RADAR BOGOR - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor bertanggungjawab terhadap 232 ruas jalan kota dengan panjang 207.979 km. Ini membuat mereka perlu tenaga ekstra untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin jalan.
Anggota Teknis Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan PUPR, Achmad Hidayatulloh mengatakan data ruas jalan ini dikeluarkan Pemkot Bogor. Jalan itu tidak termasuk dengan jalan milik provinsi maupun nasional.
"Data ini yang jadi rujukan untuk kami melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan. Di luar dari ini ada jalan provinsi dan nasional yang bukan kewenangan kami," katanya beberapa waktu lalu.
Data jumlah jalan ini juga mengalami pembaharuan setiap tahunnya. Tahun 2024 ini terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya yaitu mereka tak lagi mengelola jalan perumahan.
"Jalan yang perumahan sudah diserahkan ke dinas perumahan dan pemukiman itu. Karena jangkauannya yang cukup luas sehingga dibagi kewenangan dalam penanganan jalan," ungkapnya.
Beberapa ruas jalan kota yang mereka kelola yaitu Jalan Kapten Muslihat, Veteran, Merdeka, Tentara Pelajar, dan Jalan Raya Semplak. Sedangkan jalan provinsi diantaranya Jalan Siliwangi, Lawang Gintung, Batutulis, dan Sudirman. Kemudian nasional yaitu Jalan Pajajaran, KS Tubun, Tajur, dan Sholeh Iskandar.
"Kalau jalan ruas kota itu sekitar 200an sedangkan untuk jalan provinsi ada 10 dan jalan nasional ada 8 ruas jalan di Kota Bogor," sebutnya.
Adapun dalam memelihara dan menjaga ruas jalan ini mereka melakukannya dengan meninjau secara rutin. Setiap tim PUPR akan disebar untuk melakukan pengecekan kondisi jalan yang ada di Kota Bogor
"Kita bekerja tentu dengan batasan wilayah tadi jalan yang milik provinsi dan nasional kami sejatinya tak bisa melakukan penanganan secara langsung," ungkapnya.
Namun timpang tindih penanganan jalan ini juga cukup membuat mereka kerepotan. Sebab berbagai keluhan masuk seringkali menyasar ke mereka walaupun keluhan tersebut yaitu jalan milik provinsi maupun nasional.
"Kami sering dapat laporan soal ini karena warga kan tidak mau tahu soal kewenangan ini. Kami pun akan tetap menerima dan menindaklanjuti laporan itu ke provinsi ataupun nasional," katanya.
Ke depan, mereka berencana untuk berfokus menangani jalan yang berlubang. Sebab saat ini masih terdapat pekerjaan rumah terkait jalan berlubang di beberapa ruas jalan kota serta antisipasi bertambahnya jalan rusak.
"Saat ini kita sudah melakukan penanganan dibeberapa ruas namun tidak menutup kemungkinan ada ruas lain dan tambahan jalan rusak. Namun nanti di 2025 penanganan akan lebih cepat," ungkapnya.
Hal ini disebabkan mereka telah melakukan sejumlah modernisasi alat-alat berat. Alat modern ini diklaim bisa mempercepat proses pengerjaan jalan yang rusak.
"Kalau dulu kita ketinggalan dengan daerah lain karena alatnya sudah kuno sehingga adanya alat-alat baru ini bisa membantu efektivitas pekerjaan, kekuatan, dan kualitas kita bisa diperkuat," ungkapnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga