RADAR BOGOR - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Bogor, Lia Kania Dewi membeberkan hingga 10 Desember 2024, serapan APBD sudah berada di angka 90 persen.
Ia menyebut, realisasi atau serapan APBD terbesar berdasarkan konsistensi, ketepatan waktu, dan pengisian Aplikasi Siabang yang terdapat dalam rekap raport kinerja, berada pada Disparbud, Sekretariat DPRD, Diskominfo, BKAD, dan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
Sementara OPD yang realisasi anggarannya atau serapan APBD masih kurang, yakni Dinas PUPR, Disperumkim, dan Disdik Kota Bogor.
Lia memandang hal tersebut sebagai kewajaran karena kegiatan yang dilakukan OPD tersebut masih berjalan hingga terkin terakhir dan realisasi terbesarnya berada di akhir Desember.
Berkaitan dengan pembayaran pihak ketiga
"Harapan kami sampai akhir Desember paling tidak, kalau realisasi fisik seluruhnya 100 persen selesai. Secara kinerja sudah on time dan diharapkan tidak ada pekerjaan lintas tahun tidak ada perpanjangan waktu sampai 2025," ujarnya.
Terdapat 6 kegiatan strategis yang kini masih berjalan yakni pembangunan Satap Duta Pakuan, Taman Genteng, Nurseri Farm Cipaku, TPT TB M Falak, Puskesmas Kayu Manis, Jalan Cifor, serta Satap di Cimahpar.
Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 10 Desember 2024 masih berada di angka 90 persen.
Lia menyebut ada waktu 15 hari untuk mencapai target pendapatan.
"Karena belanja bisa dilakukan kalau pendapatan masuk. Supaya tidak terjadi arus cash flow yang negatif untuk membayar pekerjaan fisik yang banyak di termin terakhir di Desember," ucap dia.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi mengatakan melalui evaluasi ini diharapkan, belanja yang sudah teranggarakan di APBD bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dengan semangat transparansi, efisiensi, akuntabel.
"Kami menyiapkan narasumber inspektorat karena kegiatan yang ada direview inspektorat dari konteks perencanaan skema pembiayaan apa saja. Hasil review digambarkan sekarang sebagai bahan evaluasi ke depan," ujarnya
Sebab menurut Hanafi, semua pembiayaan yang teranggarkan dalam rencana kerja bisa dilaksnakaan dengan baik, penata usaha keuangan dengan baik.
Sehingga ketika dievaluasi mendapat hasil yang baik tidak ada rekomendasi seperti pengembalian dan kesalahan lain yang bisa diterjemahkan dalam bentuk lain oleh lembaga penegak hukum.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga