RADAR BOGOR - Pemkot Bogor mencatat hingga 13 Desember 2024 hutang pajak yang belum ditaati oleh wajib pajak mencapai angka Rp22 miliar.
Hutang pajak ini diungkap Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari dalam sambutannya di Acara Penghargaan Gebyar Pajak Daerah Kota Bogor, di Brajamustika Hotel and Convention Center pada Selasa (17/12/2024).
Ia menyebut, data hutang pajak di Kota Bogor saat ini senilai Rp22.203.847.656. Jumlah tersebut berasal dari 931 wajib pajak seperti hotel, restoran makanan atau minuman, reklame, kesenian dan hiburan, air tanah, dan parkir.
Sementara itu, piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) masa pajak 01/01/2024–30/11/2024 pada Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) senilai Rp368.101.745.622 dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 653.797.
Kondisi ini pun menjadi sorotan dan atensi bagi Hery. Ia mengimbau kepada seluruh wajib pajak yang masih memiliki hutang pajak, agar segera menyelesaikan kewajiban pajak daerah.
"Wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya itu dzalim. Karena pajak itu sudah dititipkan konsumen kepada mereka. Kalau ada yang menunggak dan bukan katena hal urgent mrlainkan karena dalih itu dzalim," tegasnya.
Sebab menurut Hery, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa sinergitas antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sebagai wajib pajak.
Pajak yang dibayarkan menjadi wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Bogor.
Terlebih tuntutan dan kebutuhan belanja Kota Bogor selalu meningkat dan lebih besaf ketimbang pendapatan.
"Ada 37 urusan yang harus dibiayai setiap tahun. Dan yang biasa dibiayai APBD maksimal 10 urusan saja, sisanya belum terbiayai dengan APBD," ucap Hery.
Dirinya menyebut akan membicarakan perihal hutang pajak ini dengan Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim untuk mengetatkan intensifikasi pemenuhan piutang. (fat)
Editor : Yosep Awaludin