RADAR BOGOR - Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor baru di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dipastikan bakal kembali dilanjutkan tahun depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi menyebut, proyek Pusat Pemerintahan Kota Bogor baru ini menjadi salah satu program yang akan didorong Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim.
"Karena beliau (Dedie) concern pada hal ini. Beliau bahkan yang mempelopori dan mengupayakan Pemkot Bogor mendapat hibah lahan seluas 6 hektare dari Pemerintah Pusat (sebagai tempat pusat pemerintahan Kota Bogor baru)," beber Rudy dalam Podcast Bicara Bogor yang digelar Media Radar Bogor.
Ia membeberkan, tahapan pembangunan yang bakal dilakukan Pemkot Bogor pada tahun 2025 ialah penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Pekerjaan tersebut melanjutkan tahapan yang dilakukan di tahun sebelumnya yakni pembukaan akses ke lahan Pemerintahan Baru.
"Proyek ini akan dimasukan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Karena tentu tidak akan selesai dalam 1 tahun melainkan dengan tahun jamak penganggarannya," terang Rudy.
Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor baru ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu pertumbuhan wilayah pinggiran di Kota Bogor.
Rudy menyebut proyek ini menjadi salah satu upaya redistribusi pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang selama bertahun-tahun terakhir ini berkonsentrasi di sekitaran Kebun Raya Bogor (KRB).
"Misalnya di Kecamatan Bogor Selatan di sekitaran Bogor Inner Ring Road (BIRR), di Utara ada OCBD, di Barat tempat-tempat kuliner dan Mal seperti yang sudah berkembang sekarang, dan di Timur nanti ada Pusat Pemerintahan," beber Rudy.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Kantor Pemerintahan Baru ini akan berkonsep green building (bangunan ramah lingkungan).
Bangunan ini diklaim akan lebih ramah lingkungan dan hemat energi karena tidak banyak menggunakan listrik untuk pencahayaan.
Bangunan ini juga disebutnya akan memiliki sirkulasi udara yang tidak banyak menggunakan pendingin ruangan (AC).
"Balkot baru juga akan dibuat lebih besar dari Balkot saat ini. Balkot baru akan memiliki 8 lantai dan menampung sejumlah kantor dinas. Luas Balkot baru 40 persen luasan total kawasan Kantor Pemerintahan Baru yang memiliki luas 6 hektar," ujar Rudy saat dihubungi Radar Bogor, Sabtu (3/2/2024).
Ia menjelaskan konsep itu memang menjadi alasan dibangunnya Kantor Pemerintahan baru. Menurut Rudy kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor saat ini terlalu tersebar dan banyak berdiri di tengah permukiman.
Misalnya seperti Kantor Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (KUKMDagin), dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Dirinya ingin Kantor Pemerintahan Kota Bogor baru bisa mengintegrasikan kantor-kantor OPD dalam satu kawasan sehingga lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.
"Bakal ada 18 dinas di Balkot Baru. Kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena mereka memiliki alat-alat berat jadi tidak mungkin digabungkan di sana," terang Rudy.
Pembangunan kantor pemerintahan baru ini sebagian besar akan didanai oleh pihak swasta melalui kolaborasi.
Pusat Pemerintahan Kota Bogor baru ke depan akan terintegrasi dengan berbagai keperluan kota lain.
Seperti rumah sakit bertaraf internasional, pusat ibadah, hotel, universitas, sekolah, pusat komersial, gedung olahraga, mini convention, dan perumahan yang juga turut akan dibangun di kawasan tersebut. (fat)
Editor : Yosep Awaludin