Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Naik Cukup Tinggi, Kemiskinan Ekstrem di Kota Bogor Jadi PR Pemkot di Tengah Catatan Kinerja Positif Sepanjang 2024

Reka Faturachman • Rabu, 1 Januari 2025 | 13:23 WIB
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari memastikan jajaran Pemkot Bogor bersih dari korupsi.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari memastikan jajaran Pemkot Bogor bersih dari korupsi.

RADAR BOGOR - Pemkot Bogor mencatatkan kinerja positif di sepanjang 2024. Sejumlah komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari membeberkan IPM Kota Bogor pada 2024 naik sebesar 0,6 dari 78,36 (2023) menjadi 79,03. Nilai ini lebih baik dibanding IPM Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan nasional.

Catatan kinerja positif juga tampak pada indikator ekonomi Kota Bogor. Inflasi year on year Kota Bogor hingga Bulan November 2024 turun hingga angka 1,49 persen. Sementara untuk Jabar di angka 1,55 persen, sedangkan Nasional 1,67 persen.

Begitu pun pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Skor Kota Bogor meningkat hingga 5,58 persen dari sebelumnya hanya 5,1 persen. Lebih tinggi ketimbang LPE Jabar yang berada di angka 4,95 persen dan Nasional 4,94 persen

"Realisasi pendapatan kami juga meningkat ketimbang capaian tahun lalu. Tahun ini capaian pendapatan Kota Bogor di angka 98 persen sementara tahun lalu hanya 96 persen," beber Hery.

Terdapat beberapa skor yang menjadi sorotan Hery di tahun 2024. Pertama yakni angka gini ratio Kota Bogor yang angkanya tergolong besar yakni 0,46.

"Indikator ini menunjukan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Entah karena banyak yang tambah miskin atau justru tambah kaya. Namun jika dilihat dari kemiskinan dan TPT, mungkin karena penduduk yang kaya tambah kaya," tuturnya.

Dari rentetan tren positif ini, Pemkot Bogor tampaknya mesti menaruh perhatian lebih pada tingkat kemiskinan ekstrem yang justru naik cukup tinggi dari angka 0,44 persen menjadi 0,7 persen.

"Kami berharap ini menjadi perhatian DPRD juga. Berkaitan dengan penyakuran bantuan sosial, bantuan langsung, atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberdayaan UMKM yang perlu dieprbanyak," ucap Hery. (fat)

Editor : Yosep Awaludin
#kota bogor #kemiskinan ekstrem #pemkot