RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Bogor telah disalurkan ke masyarakat. Dari anggaran Rp28 miliar, realisasi bansos sebesar Rp26 miliar.
Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Deni Mohamad Ridwan mengatakan, target penerima bansos RTLH ini yaitu 3.154 unit. Namun tahun kemarin hanya terdapat 2.959 penerima sebab tak semua target memenuhi syarat.
"Ada pembatalan ke beberapa penerima bansos RTLH Kota Bogor, sehingga tidak terealisasi semuanya namun ini sudah bisa dibilang hampir 100 persen," katanya, Selasa (7/1/2025).
Adapun besaran bantuan yang diberikan beragam menyesuaikan dengan kondisi kerusakan bangunan. Bansos ini sendiri disebut berfokus pada penanganan rumah yang rusak sedang dan berat.
Dana yang diberikan langsung ke rekening penerima ini akan dibagi berdasarkan rancangan renovasi. Dana akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan, biaya tukang, operasional dan sebagainya.
"Besaran yang diterima bermacam-macam tapi rata-rata itu Rp7-10 juta satu per penerima. Tentu ini sudah melewati verifikasi dari kami," ujarnya.
Dia menjelaskan proses pengajuan RTLH ini melibatkan banyak pihak baik pimpinan wilayah maupun OPD daerah. Sebab dengan dana yang berasal dari pusat, mereka mesti menggunakannya dengan benar.
"Kami bagian verifikasi untuk memastikan program ini diberikan ke orang dan bangunan yang tepat," jelasnya
Walaupun dalam pelaksanaan, mereka seringkali menemui kendala seperti legalitas tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan yang tidak memiliki legalitas tidak bisa diberikan bansos sehingga pemiliknya mesti mengurus terlebih dahulu.
"Ada juga yang rumahnya tergabung dengan keluarga lain sehingga proses renovasi nya itu lambat," ujarnya.
Selain itu, mereka juga sering menemukan penerima yang mendapatkan bantuan ganda. Selain terdaftar sebagai penerima RTLH, warga tersebut juga terdaftar di bantuan rumah lainnya.
Ini membuat mereka mesti memperbaiki data tersebut agar tak mendapatkan dua kali bantuan. Peran pimpinan wilayah pun besar untuk memastikan agar warganya tak mendapatkan bantuan lebih dari satu.
"Dari wilayah seringkali tidak perhatikan ini sehingga jadi kendala juga saat penyaluran bansos RTLH," sebutnya.
Pada 2025 nanti mereka diberikan tugas untuk memperbaiki 1.758 unit dengan anggaran Rp21 Miliar. Deni sendiri optimis bisa menyelesaikan tugas tersebut sebab telah berpengalaman setiap tahunnya.
"Jadi anggaran itu sejak beberapa tahun lalu kami kerjakan dan selalu mencapai target jadi kami sudah tinggal melanjutkan kinerja yang sebelumnya," katanya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga