RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor terus melanjutkan proyek pemindahan Balai Kota Bogor ke Kelurahan Katulampa. Terkini, Pemkot telah menerima pemaparan terkait Detail Engineering Design (DED) dari pihak konsultan.
Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan, pada Balai Kota di Katulampa dengan lahan 6 hektare itu, Pemkot Bogor berencana membangun gedung pemerintahan dengan ketinggian 9 lantai. Gedung dengan desain baru itu akan menampung sebagian besar perangkat daerah.
Ia menyebut, Balai Kota dengan desain baru di Katulampa ini akan mengintegrasikan tiga identitas Kota Bogor, yaitu sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City), dan Kota Pusaka (Heritage City).
Prinsip kerja bangunan ini akan mengintegrasikan berbagai komponen melalui teknologi pintar.
Komponen-komponen yang terinstal dapat diatur secara otomatis dan saling berkomunikasi, menggunakan sensor sebagai metode utama.
"Gedung Perkantoran Pemerintahan Katulampa juga akan menerapkan aspek Bangunan Gedung Hijau (BGH), yang mencakup Bangunan Pintar (Smart Building) dengan pengaturan otomatis berbasis algoritma. Sistem ini memungkinkan hampir semua bagian atau komponen gedung dikelola secara otomatis melalui Building Automation System (BAS)," paparnya.
Hery menyebut, Kota Bogor perlu memiliki pusat perkantoran yang layak, dengan harapan seluruh perangkat daerah dapat berada di satu lokasi.
"Jika berada di satu lokasi maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, kinerja, koordinasi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Semua harus dipersiapkan secara maksimal agar ini terwujud dan menjadi legacy. Paling tidak, perkantoran terpadu akan menjadi salah satu keunggulan kita," ujar Hery, Selasa (14/1/2024).
Pusat perkantoran pemerintahan terpadu dibutuhkan karena menurutnya, lokasi perangkat daerah yang tersebar saat ini kurang efektif dan efisien, baik dari segi biaya, mobilitas, maupun aktivitas lintas sektoral, yang berdampak pada pencapaian kinerja.
Namun ia menekankan soal perhitungan kebutuhan luas dan lokasi untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus direncanakan dengan cermat agar mendukung mobilitas pelayanan.
Ia juga menyarankan agar ciri khas Kota Bogor, seperti kujang, ditampilkan sebagai elemen desain untuk memperkuat identitas bangunan tersebut.
"Swperti halnya Gedung Sate menjadi ikon Bandung dan Jawa Barat. Mungkin gedung perkantoran pemerintahan terpadu Kota Bogor dapat menampilkan kujang sehingga menjadi landmark Kota Bogor," ucapnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga