RADAR BOGOR - Pemkot Bogor terus berupaya mencari cara agar Layanan Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan mendapat suntikan subsidi dari Pemerintah Pusat.
Dalam upaya terakhir dapatkan subsidi Biskita Transpakuan, Pemkot Bogor telah melayangkan surat kepada Kemenhub dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pada surat itu, Pemkot Bogor meminta agar Layanan BTS Biskita Transpakuan mendapat bantuan subsidi, sehingga moda transportasi massal yang sudah dicinyai warga Kota Bogor bisa beroperasi dengan maksimal.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mencantumkan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat memberi dukungan pada layanan Biskita Transpakuan. Poin tersebut ialah wacana Presiden Prabowo yang akan tinggal di Istana Bogor.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra membenarkan hal tersebut. Ia membenarkan bahwa poin itu ada dalam surat yang dilayangkan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari kepada Kemenhub dan Kemenkoinfra.
"Memang ke depan Kota Bogor akan lebih strategis. Kami dapat informasi awal bahwa Presiden Prabowo akan berkantor di sini (Istana Bogor). Harapannya ini bisa jadi pertimbangan," ucap Marse.
Ia menilai keberadaan Presiden Prabowo di Istana Bogor mesti diiringi dengan persiapan di Kota Bogor.
Salah satunya yakni fasilitas penunjang yang lebih baik yakni keberadaan Biskita Transpakuan yang dapat menjadi solusi kemacetan.
Seperti yang diketahui, kini nasib Layanan BTS Biskita Transpakuan di Kota Bogor sedang terkatung-katung.
Sebab anggaran APBD yang hanya sebesar Rp10 Miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional layanan tersebut.
Sebab saat masih di kelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kemenhub anggaran operasional layanan ini mencapai lebih dari Rp50 Miliar dalam setahun.
Kekurangan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada jumlah koridor layanan yang akan berkurang dari 4 koridor menjadi 2 koridor saja. (fat)
Editor : Yosep Awaludin