RADAR BOGOR - Anggota Komisi II DPRD Akhmad Saeful Bakhri mengkritik rencana tender BTS Biskita Trans Pakuan pada Februari mendatang. Hal itu sama saja membuat swasta kembali menjadi pengelola tranportasi di Kota Bogor.
Padahal Kota Bogor memiliki Perumda Transportasi Pakuan (PTP) yang harusnya mengelola tranportasi di Kota Bogor. Tender ini justru terkesan menganaktirikan PTP yang notabenenya perusahaan milik pemerintah.
“Buat apa punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalau semuanya diswastakan. Bubarkan saja PTP,” ucapnya.
Menurutnya bila Pemkot Bogor beralasan PTP tidak sehat sehingga tidak bisa mengelola Biskita adalah alasan konyol. Sebab tak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki perusahaan tersebut.
biBaca Juga: Meski Masih Berharap Subsidi, Pemkot Bogor Sudah Mulai Persiapkan Lelang Layanan BTS Biskita Transpakuan
“Kalau memang sudah tidak sehat, bubarkan PTP. Sekarang bagaimana mau sehat, anggarannya malah diberi ke swasta,” ujar pria yang akrab disapa Gus M ini.
Selain itu kemampuan keuangan daerah untuk membiayai Biskita, pasca lelang selesai dilakukan juga menjadi pertanyaan. Apakah Pemkot Bogor sanggup secara finansial mendanai Biskita yang dioperatori pihak ketiga melalui APBD.
“Sementara anggaran Rp10 miliar hanya bisa menjalankan dua koridor Biskita selama sebulan,” ujarnya.
Menurutnya masalah Biskita Trans Pakuan ini adalah cerminan carut marutnya rencana penataan transportasi Kota Bogor. Ini membuat mereka harus melakukan kajian komprehensif dan menyentuh akar agar bisa memiliki Rencana Induk Transportasi.
Ia tak ingin bila ini didiamkan maka akan menjadi masalah yang bertahan lama. Serta terwariskan ke kepemimpinan wali kota berikutnya.
“Beberapa solusi program penataan sudah dilakukan, tetapi realisasinya mana? Kita bisa ambil contoh, janji di akhir jabatan walikota bahwa Kota Bogor akan zero angkot lalu ada rencana operasional trem dan yang terakhir adalah carut marut operasional Biskita,” katanya.
Akhmad Saeful Bakhri pun meminta agar kajian rencana induk pengembangan transportasi mulai dilakukan. Jangan hanya melakukan program yang mengakomodir keinginan dari pimpinan.
"Coba, sekarang kita tanya ke dinas perhubungan bagaimana progres penataan angkot sejauh ini apa kabarnya?” katanya.
“Bisa kita bayangkan, apabila rencana pengadaan trem jadi juga dilakukan? Apakah tidak menambah permasalahan baru,” sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan akan dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor pada Februari 2025 mendatang.
“Berdasarkan hasil telaahan program BTS akan dilelangkan oleh PBJ lantaran tak memungkinkan menggunakan skema penunjukan langsung,” ujarnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati