RADAR BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menegaskan akan melaksanakan aturan efisiensi anggaran, arahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka nantinya akan berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pj Wali Kota Bogor memastikan, kebijakan yang menjadi perhatian utama dalam implementasi di daerah, akan dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun akan tetap menyesuaikan kondisi spesifik Kota Bogor.
"Kami akan mengikuti ketentuan yang ada, aturan Presiden Prabowo Subianti, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah kami," ujar Pj Wali Kota Bogor, Senin (10/2/2024).
Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan secara selektif. Setiap aspek yang bersifat mandatori atau wajib untuk di efisiensi akan Pemkot Bogor laksanakan sesuai aturan.
"Namun, untuk aspek yang masih memiliki kelonggaran, kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut agar tetap relevan dengan kebutuhan daerah," katanya.
Pj Wali Kota juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan. Tetapi lebih kepada pengalokasian kembali dana dari sektor yang kurang efektif ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami tidak hanya memangkas anggaran, tetapi juga memastikan dana dialihkan ke program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," jelasnya.
Hery mencontohkan beberapa sektor yang dapat mengalami pengurangan anggaran, seperti perjalanan dinas, pakaian seragam, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan seremonial. Ini sebagaimana disebutkan dalam Inpres dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, upaya efisiensi anggaran sebenarnya sudah menjadi perhatian banyak daerah sebelumnya.Sejumlah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, tetapi dengan adanya Inpres 1/2025, kebijakan ini semakin diperkuat.
"Ini juga memberikan landasan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran," ungkapnya.
Dia pun berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik di Kota Bogor, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Arahan yang lebih tegas dari pemerintah pusat membuat efisiensi anggaran bisa lebih terarah dan terukur.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga