RADAR BOGOR – Memasuki 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Lingkup Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
Para mahasiswa UIKA Bogor lakukan demo di 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini, di depan Istana Bogor, Jalan Sudirman, Selasa (25/2/2025).
Koordinator Lapangan demo UIKA Bogor Muhamad Rayhan, menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan matang di 100 hari kerja Kabinet Merah Putih justru menimbulkan masalah.
Alih-alih efisien, kebijakan ini malah memperlambat kinerja kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugasnya.
"Beberapa layanan publik mengalami kendala, proyek strategis terbengkalai, dan birokrasi semakin lamban akibat keterbatasan sumber daya," kata Rayhan.
Di sisi lain, mereka mencatat fenomena ironi, di mana struktur pemerintahan justru semakin membesar meskipun anggaran dipangkas. Penambahan jumlah pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, otomatis meningkatkan beban anggaran negara.
"Ini justru memperburuk birokrasi dan memperbesar pengeluaran untuk gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya," ujar Rayhan.
Mahasiswa juga menyoroti dampak kebijakan yang semakin membebani masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan dasar. "Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang efisiensi anggaran, terutama di sektor vital seperti pendidikan dan pembangunan," tegasnya.
Selain itu, mereka menuntut jaminan keberlanjutan program PIP dan KIP-K yang menjadi kunci akses pendidikan bagi masyarakat.
Mereka juga menolak kebijakan yang mencederai independensi akademik, salah satunya terkait izin usaha pertambangan yang diberikan kepada kampus, sebagaimana tertuang dalam UU Minerba.
Dalam hal efisiensi anggaran, mahasiswa mempertanyakan transparansi pengalokasian dana untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dinilai tidak efisien.
"Kami juga menuntut Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kabinet, terutama kebijakan yang merugikan rakyat, seperti PPN 12%, kenaikan harga gas LPG, serta regulasi izin usaha pertambangan dan Instruksi Presiden yang berdampak luas," bebernya.
Massa aksi juga mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan penghentian perampasan hak lingkungan, yang diduga dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Mereka juga menolak dwifungsi TNI/POLRI dalam pemerintahan, guna menjaga profesionalisme dalam pengelolaan kebijakan publik.
Terakhir, BEM Fakultas Lingkup UIKA menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari DPR. Mereka pun akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat.
"Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat," tegas Rayhan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga