RADAR BOGOR - Sejumlah mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi atau HMI MPO Cabang Bogor menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bogor Senin (24/3/2025).
Dalam aksi itu para peserta aksi menyuarakan soal penolakan mereka terhadap Undang-Undang TNI yang disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025) lalu.
Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Sihran Umasugi mengatakan pengesahan UU TNI ini syarat dengan berbagai kepentingan, sehingga terkesan dipaksakan dan mengabaikan dampak yang ditimbulkan.
"UU ini disahkan tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna. Perubahan UU TNI beresiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang demokratis dan supremasi hukum," ujarnya.
Hal ini kata dia dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada aksi itu mereka menyatakan sikap untuk menolak keras atas pengesahan UU TNI. Mereka juga menolak peluasan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil dan menolak Dwifungsi ABRI.
"Kami mendesak DPRD Kota Bogor untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat atas gejolak yang timbul dari praktik pengesahan UU TNI," tegasnya.
Aksi itu sempat diwarnai tindakan bakar ban dan pencoretan teras serta dinding Gedung DPRD Kota Bogor dengan tulisan "Tolak UU TNI". (Fat)
Editor : Eka Rahmawati