RADAR BOGOR - Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga Indonesia (Unbin), Muhammad Azrin, melontarkan kritik terhadap kinerja Wali Kota Bogor yang dinilai belum mampu membenahi persoalan mendasar.
Dalam pernyataannya, Azrin menilai banyak program Wali Kota Bogor yang dijanjikan saat kampanye belum menunjukkan hasil konkret.
“Kota Bogor memerlukan pemimpin yang tidak hanya bisa tampil di depan kamera, tetapi juga hadir nyata di tengah persoalan warganya. Reformasi tata kota memerlukan keberanian mengambil keputusan, konsistensi, dan kolaborasi aktif,” ujar Azrin, Senin (14/4/2025).
Azrin menyoroti berbagai persoalan perkotaan, mulai dari kemacetan lalu lintas, ruang publik yang semrawut, hingga lemahnya penataan pedagang kaki lima (PKL).
Ia menyebut titik-titik simpul kemacetan seperti Jalan Pajajaran, kawasan Air Mancur, dan sekitar Stasiun Bogor sebagai bukti lemahnya perencanaan transportasi.
“Pemerintah kota seolah kehilangan arah dalam membenahi transportasi sebagai bagian krusial dari tata kota modern,” tegasnya.
Kondisi Alun-Alun Kota Bogor pun menjadi sorotan. Menurut Azrin, kawasan tersebut semestinya menjadi simbol ruang terbuka dan interaksi warga, namun justru dipenuhi parkir liar dan tenda pedagang yang tidak tertata.
Ia juga menyesalkan belum adanya pengawasan serius terhadap fasilitas umum di ruang publik.
“Pemerintah belum menunjukkan upaya konkret untuk menata ulang kawasan ini agar lebih layak dan inklusif,” tambahnya.
Masalah ruang terbuka hijau (RTH) dan permukiman kumuh di pinggiran kota turut disinggung.
Ia menilai Pemkot belum menunjukkan komitmen melindungi lingkungan, sementara pembangunan terus berlangsung tanpa kendali yang jelas.
“Alih fungsi lahan untuk kepentingan komersial terus terjadi tanpa kontrol yang tegas. Sementara warga yang tinggal di bantaran sungai masih belum mendapatkan layanan dasar yang layak,” kata Azrin.
Menurutnya, penataan PKL juga belum dilakukan dengan pendekatan humanis. Ia mengkritik pola penertiban yang cenderung represif tanpa strategi jangka panjang yang adil bagi para pelaku usaha kecil.
“Hal ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pada rakyat kecil sekaligus buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Azrin menegaskan, Kota Bogor sebagai penyangga Ibu Kota Negara seharusnya menjadi contoh tata kota yang visioner dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat urban.
Namun kenyataannya, pembangunan cenderung terfragmentasi dan tidak menyentuh akar persoalan. (uma)
Editor : Yosep Awaludin