RADAR BOGOR - Pemkot Bogor tengah menyiapkan insentif bagi pelaku usaha hotel yang terdampak penurunan okupansi secara drastis sejak awal 2025.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, sebagai respons laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor mengenai kondisi industri perhotelan yang kian terpuruk.
“Kami sangat prihatin karena saat ini sudah ada dua hotel berbintang tiga di Kota Bogor yang tutup. Bahkan, ada satu hotel lagi yang sedang mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawainya,” kata Dedie, Senin (14/4/2025).
Dedie menyebut salah satu penyebab utama krisis adalah berkurangnya kegiatan perjalanan dinas pemerintah pusat yang selama ini menjadi andalan industri perhotelan di Bogor.
“Selama ini, banyak hotel bergantung pada rapat, seminar, dan pelatihan dari instansi pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Bogor mempertimbangkan sejumlah insentif, seperti penundaan pembayaran kewajiban serta penghapusan denda.
“Ini adalah langkah-langkah yang bisa kami ambil untuk membantu mereka bertahan di tengah situasi yang sulit ini,” lanjut Dedie.
Sebelumnya, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay, melaporkan tingkat hunian hotel dari Januari hingga pertengahan April 2025 mengalami penurunan tajam. Penurunan paling parah terjadi pada Maret, dengan tingkat okupansi hanya 28,9 persen.
“Libur Lebaran memang sempat membantu, tetapi hanya berlangsung dari 31 Maret hingga 6 April. Setelah itu, okupansi kembali turun di bawah 50 persen,” ujar Ketua PHRI.
Ia juga mengungkapkan dua dari tiga properti milik Sahira Hotel telah ditutup. Sementara dua hotel besar lainnya berencana menghentikan operasional pada akhir bulan ini.
PHRI menilai kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, turut memperparah kondisi.
“Kami awalnya mengira hanya akan kehilangan 50 persen pasar dari kegiatan pemerintahan, tapi hingga minggu lalu tidak ada satu pun kegiatan kementerian dan lembaga yang berlangsung di Bogor,” ujarnya.
Selain itu, larangan study tour dan kegiatan luar kota disebut mempersempit pasar hotel. Terutama yang biasa melayani kunjungan pelajar ke tempat wisata edukatif seperti museum.
“Kota seperti Bogor punya karakter berbeda dengan kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Kami punya pasar sendiri, bisnis sendiri, dan seharusnya diperlakukan sesuai dengan kondisinya,” tegasnya.
PHRI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kota Hujan. (uma)
Editor : Yosep Awaludin