RADAR BOGOR - Isu gulung tikarnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mencuat di berbgai daerah.
Persoalan tutupnya dapur MBG inipun menjadi perhatian khusus Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Dedie menegaskan daerah teritorialnya tidak boleh bernasib serupa.
Tata kelola adiministrasi disebutnya menjadi penting saat dapur SPPG memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semua prosesnya harus governance. Semua prosesnya harus sesuai dengan tata kelola. Karena ini uang negara,” tegas Dedie pada Radar Bogor.
Bukan cuma soal administrasi, Dedie berpandangan bahwa tata kelola kebutuhan logistik juga menjadi kebutuhan krusial.
Dia meyakini jika kedua hal itu direalisasikan tidak ada cerita SPPG yang gulung tikar.
Dedie menyinggung pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dan seluruh SPPG di Kota Bogor yang sudah beroprasi, terutama dalam hal distribusi ke sekolah-sekolah.
Menurutnya, pihak sekolah tidak bisa serta-merta menerima program tanpa adanya kerja sama yang jelas dan komunikasi yang intensif.
“Jangan-jangan tidak ada kerja sama dengan Disdik untuk distribusi ke sekolah. Masa sekolah mau terima begitu saja? Itu tetap harus ada komunikasi dan dukungan dari pemerintah,” terang Dedie.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Bogor juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kodim dan Korem.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar implementasi program tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan dari aspek keamanan dan sosial.
Selain itu, Dedie turut menyampaikan bahwa Kota Bogor terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program gizi agar tetap berkelanjutan dan tepat sasaran.(rp1)
Editor : Alpin.