RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim memastikan segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Mutasi jabatan ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Selain itu, Dedie Rachim ingin memperkuat pelaksanaan program-program pemerintah pusat di daerah.
Salah satu kriteria pejabat yang menjadi prioritas rotasi adalah mereka yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.
“Tidak banyak lah rotasinya. Kan tidak mungkin orang sudah tujuh tahun di posisi yang sama. Orang kesel kali, untuk penyegaran. Biasa saja, jangan dimasukin ke hati,” katanya, Senin (21/4/2025).
Dedie menegaskan, proses rotasi ini tidak didasari suka atau tidak suka. Melainkan murni hasil evaluasi dari assessment pejabat yang telah dilakukan Pemkot Bogor.
“Assessment ini hanya sebagai evaluasi. Jadi tidak ada urusan-urusan like or dislike. Tetapi ini langkah profesional ke-SDM-an Pemkot Bogor,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, rotasi juga bertujuan memilih figur-figur yang mampu mendukung realisasi program-program strategis nasional yang kini mulai digulirkan di daerah.
Mulai dari Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Dedie, program-program tersebut bersifat non-struktural dan belum secara formal terintegrasi dalam perangkat dinas.
Sehingga diperlukan pejabat yang adaptif dan mampu bekerja lintas sektor.
“Saya perlu dibantu untuk mewujudkan itu, perlu ada langkah-langkah tertentu yang khusus dan nantinya bisa membantu saya langsung dalam mewujudkan, misalnya MBG," ujarnya.
"Kan bukan kewajiban dari kedinasan, tapi secara kepemerintahan kita harus menurunkan Asta Citanya Pak Prabowo Subianto,” jelas Dedie.
Lebih lanjut, Dedie mengatakan pencapaian target ekonomi daerah sebesar 8 persen juga menjadi tantangan yang tidak bisa hanya dibebankan kepada satu dinas tertentu.
“Saya perlu orang-orang yang membantu saya tadi. Langkah-langkah apa saja yang harus diambil, komunikasi dengan siapa saja, dorongan-dorongan ini bisa mewujudkan Asta Citanya Presiden RI Prabowo Subianto,” katanya.
Saat ini, terdapat empat posisi eselon II yang kosong dan perlu segera diisi, yakni Staf Ahli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor. (uma)
Editor : Alpin.