RADAR BOGOR - Rencana pembangunan Kantor Pemerintahan Baru di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, bakal dilanjutkan Pemkot Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menyebut pihaknya akan mulai membangun akses jalan menuju lokasi Kantor Pemerintahan Baru itu tahun 2025 ini.
"Tahun ini kami akan review Detil Engineering Desain (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT. Kharisma Tangguh (KTP)," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin (5/5/2025).
Akses jalan ini disebut Dedie akan menghubungkan Jalan Parungbanteng, Sumareccon dan Tol Bogor Selatan.
Rencana pembangunan ini pun dinilainya akan mengembangkan wilayah Kecamatan Bogor Timur.
"Selain itu ke depan tidak lagi ada bottleneck di Kecamatan Bogor Timur. Akses ini bisa jadi alternatif jalan dan menyelesaikan masalah kepadagan lalu lintas," imbuh Dedie.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor berencana bakal memindahkan Kantor Pemerintahannya ke lokasi baru di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Kantor Pemerintahan baru ini akan berisi Gedung Balai Kota baru dan sederet fasilitas lainnya. Balai Kota (Balkot) Bogor baru akan disulap sehingga lebih megah dan berkali-kali lipat lebih luas dari Balkot Bogor saat ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi menyebut Balkot Bogor baru nanti akan berkonsep green building (bangunan ramah lingkungan).
Bangunan ini diklaim akan lebih ramah lingkungan dan hemat energi karena tidak banyak menggunakan listrik untuk pencahayaan.
Bangunan ini juga disebutnya akan memiliki sirkulasi udara yang tidak banyak menggunakan pendingin ruangan (AC).
"Balkot baru juga akan dibuat lebih besar dari Balkot saat ini. Balkot baru akan memiliki 8 lantai dan menampung sejumlah kantor dinas. Luas Balkot baru 40 persen luasan total kawasan Kantor Pemerintahan Baru yang memiliki luas 6 hektar," ujar Rudy saat dihubungi Radar Bogor, Sabtu (3/2/2024) lalu.
Ia menjelaskan konsep itu memang menjadi alasan dibangunnya Kantor Pemerintahan baru.
Menurut Rudy kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor saat ini terlalu tersebar dan banyak berdiri di tengah permukiman.
Misalnya seperti Kantor Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (KUKMDagin), dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Dirinya ingin Kantor Pemerintahan baru bisa mengintegrasikan kantor-kantor OPD dalam satu kawasan sehingga lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.
"Bakal ada 18 dinas di Balkot Baru. Kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena mereka memiliki alat-alat berat jadi tidak mungkin digabungkan di sana," terang Rudy. (Fat)
Editor : Alpin.