RADAR BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh sekolah negeri dan swasta di Kota Bogor agar tidak menahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) milik siswa.
Tindakan menahan KIP dan PIP tersebut ia sebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak penerima manfaat, yakni orang tua dan siswa.
Imbauan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @jenalmutaqin_17, sebagai respons atas sejumlah laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan WhatsApp miliknya.
Jenal menegaskan bahwa larangan ini menjadi teguran pertama sekaligus terakhir kepada pihak sekolah.
“Abdi himbau pertama dan terakhir bagi sekolah negeri dan swasta untuk tidak menahan kartu PIP dan KIP yang merupakan hak pemegang manfaat (orang tua siswa),” tulisnya.
Ia menyatakan bahwa semua laporan akan ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Teguran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan amanah jabatan.
“Data-data aduan melalui nomor WhatsApp kami sudah masuk. Selanjutnya, sebagai teguran keras saya akan tindak lanjuti sesuai proses dan aturan regulasi yang ada,” katanya.
Jenal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan sikap tegasnya.
Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab jabatan bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
“Hampura pisan… karena urusan tanggung jawab jabatan, bukan dengan manusia saja tapi kepada Allah SWT,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh lembaga pendidikan di Kota Bogor agar menghormati dan melindungi hak-hak siswa, terutama dalam hal akses terhadap bantuan pendidikan dari pemerintah.***
Editor : Eli Kustiyawati