RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor tengah menjalankan program serius untuk mengurangi keberadaan angkot dan menggantikannya dengan bus atau kereta modern sebagai moda transportasi publik utama.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam Siniar Radar Bogor, Senin (26/5/2025).
Menurut Jenal, pengurangan jumlah angkot bukan sekadar keinginan pemerintah, melainkan aspirasi masyarakat.
Masyarakat saat ini menginginkan transportasi yang lebih nyaman, tertib, dan ramah lingkungan.
“Masyarakat memang meminta agar angkot dikurangi karena sering terjadi kemacetan dan ketidakteraturan. Tapi kami juga paham sopir angkot butuh penghidupan, jadi solusinya harus adil dan manusiawi,” ujarnya.
Dalam program ini, pemerintah sudah melakukan rerouting angkutan kota agar trayek tidak tumpang tindih.
Pemkot ingin angkot tetap ada, tapi perannya berubah menjadi feeder, atau pengumpan, yang menghubungkan warga ke koridor bus massal.
Saat ini, Kota Bogor telah memiliki Biskita walaupun jumlahnya masih terbatas.
Tarif bus pun terjangkau, yaitu Rp4.000 sekali jalan, dan pelajar mendapat harga lebih murah.
Bus-bus ini sudah melayani rute-rute utama seperti kawasan SSA (Sistem Satu Arah), Baranangsiang, dan Pajajaran.
Menurut Jenal program ini akan diupayakan agar terus berlanjut.
“Respon masyarakat positif, mereka merasakan kemudahan dan kenyamanan yang meningkat,” katanya.
Dia juga menjelaskan kebijakan integrasi transportasi wilayah aglomerasi Bogor–Jakarta–Depok dan sekitarnya telah diatur dalam Perpres dan Inpres pemerintah pusat.
Penguatan sistem transportasi massal yang berbasis bus dan kereta menjadi fokus utama agar mobilitas warga lancar tanpa menimbulkan kemacetan parah.
Selain itu, pengembangan LRT juga tengah berjalan dengan rencana perpanjangan jalur hingga Terminal Baranangsiang.
LRT akan dibangun di pinggir tol dan diharapkan bisa mengurangi beban kepadatan penumpang yang datang dari Jakarta.
"Kami masih harus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat karena Terminal Baranangsiang masuk kategori terminal tipe A yang menjadi kewenangan pusat," jelasnya.
Walupun demikian, menurutnya Pemerintah Kota Bogor juga menghadapi tantangan dalam mengurangi angkot. Banyak sopir yang menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut.
Oleh karena itu, Pemkot menyiapkan program sosialisasi dan pelatihan ulang bagi sopir angkot agar mereka memiliki peluang pekerjaan lain yang layak.
“Kita tidak ingin ada yang dirugikan, semua harus mendapat solusi yang berkeadilan,” tegas Jenal.
Dalam waktu dekat, Pemkot juga akan memperluas koridor bus massal dan memperbaiki fasilitas pendukung seperti shelter dan jalur bus agar semakin nyaman.
“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraan, tapi juga layanan yang membuat warga merasa dihargai,” ujarnya. (uma)
Editor : Alpin.