RADAR BOGOR – Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) angkat bicara soal aksi demonstrasi ratusan pedagang Pasar Bogor di depan Balai Kota, Senin (2/6/2025).
Direktur Utama Perumda PPJ, Jenal Abidin, menegaskan relokasi pedagang Pasar Bogor bukan dilakukan sepihak, melainkan telah melalui proses sosialisasi sejak 2023.
“Ini bukan soal pembongkaran, ini relokasi. Dan relokasi ini sudah dikomunikasikan sejak awal,” ujar Jenal kepada wartawan soal tuntutan Pedagang Pasar Bogor.
Perumda PPJ, lanjut dia, telah menyiapkan dua lokasi untuk menampung pedagang, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari.
Hingga akhir Mei, tercatat 154 pedagang sudah menempati kios di Jambu Dua dan 75 lainnya di Sukasari. “Sudah ada yang jalan, jadi bukan tanpa dasar,” ucapnya.
Meski begitu, merespons hasil mediasi hari ini, pihaknya menyatakan siap membuka ruang komunikasi dengan pedagang Pasar Bogor.
Spanduk pengosongan pasar pun sementara akan dicabut hingga ada keputusan lanjutan. “Ini jadi masukan bagi kami. Akan kami konsultasikan lagi. Tapi tahapan relokasi tetap berjalan,” ujarnya.
Perumda PPJ menjadwalkan proses pengosongan Pasar Bogor dimulai 6 Juni mendatang, disusul pembongkaran 11 Juni 2025. “Kalau tidak dikosongkan, kami tidak bisa memulai revitalisasi,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran pedagang soal potensi sepi pembeli di lokasi baru, Jenal menyebut sistem pasar berbasis langganan. “Ibu-ibu kalau sudah langganan pasti dicari, bahkan kalau pindah pun tetap dicari,” katanya.
Soal biaya, Perumda PPJ menyebut harga kios relokasi hanya dipatok Rp37 juta per kios untuk jangka waktu 20 tahun. Jika dihitung harian, disebut Jenal tak sampai Rp30 ribu per hari.
Konsep revitalisasi Pasar Bogor ke depan, tambahnya, tetap mempertahankan fungsi pasar tradisional.
Di lokasi itu akan dibangun pusat oleh-oleh, convention hall, dan lahan parkir yang terintegrasi dengan Plaza Bogor. “Pasar tetap ada. Pedagang lama juga boleh daftar lagi, tidak kami tutup,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan pedagang menggelar aksi jalan kaki dari Pasar Bogor menuju Balai Kota. Mereka menolak relokasi yang dianggap sepihak dan intimidatif.
Pedagang juga menuntut dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan serta perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan UMKM lokal. (uma)
Editor : Yosep Awaludin