RADAR BOGOR – Ketua Komsii II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, merespons aksi demonstrasi pedagang Pasar Bogor dan rencana relokasi yang tengah disiapkan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ).
Ia menyatakan mendukung upaya penataan Pasar Bogor, namun meminta prosesnya tetap mengakomodasi aspirasi pedagang.
“Tadi kami sudah menerima masukan dari para pedagang. Tapi kita juga harus terbuka, karena semangatnya adalah pembangunan,” ujar Hasbi usai audiensi bersama pedagang Pasar Bogor dan Perumda PPJ, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, keberadaan Pasar Bogor yang berada di kawasan ring satu Istana Kepresidenan dan pusat kota, harus ditata agar tampil lebih baik.
Ia berharap relokasi bisa menjadi momentum pembentukan kultur baru pasar modern tanpa menghilangkan identitas tradisionalnya.
“Kita ingin Pasar Bogor lebih cantik lagi. Mudah-mudahan perpindahannya bisa lancar. Harapannya, dari sini muncul semangat membentuk kultur baru,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui ada beberapa hal yang masih menjadi keberatan pedagang, terutama terkait biaya kios relokasi yang dinilai mahal.
“Sebetulnya pedagang tidak menolak pindah, tapi mereka merasa harga kiosnya relatif tinggi. Tapi Dirut PPJ sudah menyampaikan, itu bisa dibayar harian. Itu bentuk keringanan juga,” jelas Hasbi.
Ia menyebut, terkait kemungkinan subsidi dari Pemkot Bogor untuk meringankan beban pedagang, perlu pembahasan lebih lanjut antara pemerintah, investor, dan Direksi PPJ. “Subsidi tentu harus dibahas lebih dalam. Harus ada kebijakan bersama,” tuturnya.
DPRD, lanjut Hasbi, siap menjadi jembatan komunikasi antara pedagang, Perumda PPJ, dan Pemkot Bogor. Pihaknya mendorong agar dialog tetap dibuka dan tidak ada keputusan yang bersifat sepihak.
“Hasil diskusi tadi akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Terutama soal tanggal pemindahan, itu akan dibahas lebih mendalam. Kita tunggu juga hasil diskusi lanjutan yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan pedagang menggelar aksi jalan kaki dari Pasar Bogor menuju Balai Kota. Mereka menolak relokasi yang dinilai sepihak dan intimidatif.
Pedagang meminta dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan menuntut perlindungan terhadap pasar tradisional serta UMKM lokal. (uma)
Editor : Yosep Awaludin