RADAR BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (3/6/2025).
Bima Arya pun menyampaikan sejumlah pesan penting terkait perkembangan dan masa depan Kota Bogor.
Wamendagri mengapresiasi sambutan hangat dari Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat.
Menurut Bima Arya banyak hal inspiratif yang bisa menjadi motivasi bersama.
“Saya berterima kasih telah diundang oleh teman-teman DPRD dan senang sekali mendengar sambutan dari Pak Wali Kota dan Pak Gubernur. Banyak hal yang inspiratif dari sambutan tersebut,” katanya.
Bima Arya menegaskan pentingnya semangat kebersamaan (buyuk) untuk terus bekerja demi kepentingan warga Kota Bogor, bukan sekadar mengejar kepentingan ekonomi semata.
Bima juga menekankan nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang harus dijaga dan diteruskan.
“Saya titip, Kota Bogor harus semakin kencang berlari: menjaga yang sudah baik, meningkatkan yang bisa ditingkatkan, dan memperbaiki yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Menurutnya, karakter Kota Bogor perlu terus dibangun secara berkelanjutan oleh setiap kepemimpinan.
Bogor harus menjadi kota yang nyaman, hijau, bersih, serta menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh warga.
“Karakter Kota Bogor harus terus dibangun dari masa ke masa oleh setiap kepemimpinan: kota yang nyaman, yang hijau, yang bersih, dan memiliki fasilitas publik yang ramah untuk semua,” jelasnya.
Wamendagri juga menyoroti perlunya sinergi antardaerah, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan lintas wilayah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.
Dia mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor.
“Saya mengapresiasi bagaimana Pak Wali Kota membangun komunikasi yang sangat baik dan sinergis dengan Kabupaten Bogor. Ini sinergi yang cantik sekali, dan mudah-mudahan juga didukung oleh aparatur baik di kota maupun kabupaten,” pungkasnya.
Selain itu, Wamendagri juga menjelaskan soal wacana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat.
Dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.
“Moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Pemerintah sedang mengevaluasi secara menyeluruh desain otonomi daerah. Meski Bogor Barat menjadi salah satu yang cukup mendesak, pertimbangannya harus jelas dan matang,” jelasnya. (uma)
Editor : Alpin.