RADAR BOGOR – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) memberikan rapot kuning terhadap 100 hari kerja Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin.
Dalam rilis survei terbarunya, LS Vinus menilai program-program yang dijalankan pemerintahan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin belum sepenuhnya mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat.
Survei terhadap 100 hari kerja Dedie Rachim - Jenal Mutawin dilakukan pada 1 hingga 5 Juni 2025 terhadap 800 responden.
Mereka tersebar di enam kecamatan, menggunakan metode wawancara langsung dengan teknik cluster random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, sebanyak 66,48 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Dedie–Jenal, sementara 33,52 persen lainnya mengaku tidak puas.
Lalu untuk popularitas, 55,62% masyarakat kenal dengan Dedie dan 44,38% tidak mengenalnya. Sementara wakilnya Jenal 44,50% mengenalnya dan 55,50% masyarakat tidak kenal.
Terdapat 15 program prioritas di antaranya ekonomi, ketenagakerjaan, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi mendapatkan tingkat kepuasan yang rendah, yakni 52,87% masyarakat tidak puas dan 47,13% puas.
Sementara itu, tingkat kepuasan paling besar terdapat pada bidang sosial. Hasil survei menunjukkan, 71,38% masyarakat puas dengan seratus hari kerja Dedie dan Jenal dalam bidang ini.
Ketua LS Vinus, Yusfitriadi, mengatakan bahwa nilai kinerja pemerintahan saat ini berada di kisaran 66 dari skala 100.
Skor tersebut, menurutnya, masih berada dalam kategori rapot kuning. Ia mengibaratkan situasi ini seperti proses lepas landas dalam penerbangan yang belum sepenuhnya stabil.
"Kalau take off-nya mulus, penumpang akan merasa aman dan yakin. Tapi kalau dari awal sudah goyang, tentu akan menimbulkan kekhawatiran. Kurang lebih seperti itulah publik memandang jalannya pemerintahan hari ini," ujarnya saat konferensi pers di Sekretariat Nasional LS Vinus, Kamis (12/6/2025).
Tingkat ketidakpuasan publik lebih dari 50 persen hanya ada pada pemberantasan korupsi yang mencapai 52,87 persen.
Yus menilai ini terjadi karena belum ada program atau pendekatan nyata dalam pencegahan dan edukasi antikorupsi.
Bahkan, langkah simbolis seperti penandatanganan fakta integritas pun belum dilakukan. Tanpa niat baik yang ditunjukkan secara terbuka, publik akan terus meragukan komitmen pemerintah terhadap isu integritas.
"Tak heran jika bidang pemberantasan korupsi mendapat tingkat kepuasan paling rendah. Karena masyarakat belum melihat tanda-tanda bahwa pemerintah serius dalam isu ini," ujarnya.
Selain itu angka kepuasan yang tidak signifikan ini juga dinilai terjadi karena belum adanya arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Yusfitriadi menyoroti ketiadaan dokumen publik yang menggambarkan rencana kerja pemerintah secara tahunan maupun jangka panjang.
"Kalau kita tanya ke masyarakat, mana rencana kerja pemerintah untuk tahun ini saja, mereka tidak tahu. Tidak ada dokumen yang dibuka ke publik. Padahal ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawal dan menilai," ucapnya.
Selain itu, kebijakan pusat juga tidak berjalan optimal di 100 hari pertama pemerintahan. Beberapa program yang dijalankan pun justru menimbulkan persoalan.
Seperti kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis dam belum ada kejelasan program Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti masih kuatnya pola kepemimpinan yang berorientasi pada simbolik dan seremoni, seperti yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya.
Pembangunan masih terfokus di pusat kota, sementara wilayah-wilayah pinggiran belum tersentuh secara memadai.
"Silakan lihat dua sampai tiga kilometer dari jalan protokol. Kita masih bisa temukan kawasan kumuh, drainase yang tidak berfungsi, dan akses layanan dasar yang belum merata," kata Yusfitriadi.
Melalui survei ini, LS Vinus berharap ada evaluasi dan pembenahan arah kebijakan agar pemerintah bisa lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, membangun komunikasi publik yang terbuka, serta menyusun kebijakan yang terencana dan terukur.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyebut bahwa hasil survei tetap menjadi masukan penting bagi perbaikan kinerja pemerintah kota.
Ia menilai, secara umum, hasil survei masih tergolong positif, terlebih di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi.
"Kalau menurut saya, hasilnya masih cukup baik. Kita bisa menjadikannya sebagai refleksi untuk mengetahui mana saja yang perlu diperbaiki, serta hal-hal apa yang diharapkan masyarakat," ujar Dedie.
Ia juga menyinggung soal kondisi anggaran dan ekonomi yang cukup menekan, sehingga pemerintah harus melakukan efisiensi, termasuk dalam perjalanan dinas.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar bagi kepala daerah dalam mengelola pemerintahan.
"Walau anggaran berkurang, kami tetap bersemangat karena secara keseluruhan hasil survei masih menunjukkan kecenderungan yang positif. Alhamdulillah," tutupnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin