RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan optimismenya dalam meraih predikat Utama dalam evaluasi Kota Layak Anak atau KLA tahun 2025 ini.
Hal itu diungkapkan Dedie pada Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa, 17 Juni 2025 lalu.
Menurut Dedie berbagai indikator dan kelengkapan administrasi yang jadi syarat penilaian sudah terpenuhi.
Kegiatan evaluasi tersebut menjadi hal penting khususnya dalam mewujudkan sistem pembangunan Kota Bogor yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.
Kota Bogor sebelumnya sudah meraih predikat Nindya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Kelengkapan verifikasi administrasi diakui wali kota Bogor sudah dipenuhi dan saat ini sedang dilakukan verifikasi.
Dedie menyebut penilaian dari verifikator ini dapat menaikkan status Kota Bogor dari Nindya menjadi Utama.
"saya optimis pencapaian status utama ini pasti akan kita raih, karena semuanya sudah terpenuhi,” kata Dedie Rachim.
Upaya menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak kata Dedie bukan hanya sekadar pencapaian administratif, melainkan melalui gerakan bersama dalam memperkuat komitmen lintas sektor.
Jumlah anak yang mencapai 351.417 jiwa atau sepertiga dari penduduk Kota Bogor, maka menurut wali kota Bogor pihaknya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
"Komitmen ini sudah tertuang dalam visi Bogor Beres, Bogor Maju,” tegasnya.
Dedie memamaprkan capaian yang telah diraih oleh Kota Bogor seperti akta kelahiran yang sudah dimiliki 94,63 persen anak di Kota Bogor. Terdapat 19 dari 25 puskesmas juga telah menerapkan prinsip ramah anak serta keberadaan satuan pendidikan ramah anak seperti TK Akbar dan SMPN 2 yang meraih standar Nindya.
Kota Bogor juga sudah memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berstandar Nindya, perpustakaan dengan standarisasi Pratama, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah meraih kategori Utama.
Selain itu di bidang perlindungan anak, Pemerintah Kota Bogor sudah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), kemudian mengembangkan aplikasi pengaduan SIBADRA, serta bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
Dedie mengatakan penilaian ini bisa membantu menggali potensi, menerima masukan konstruktif, dan terus berinovasi demi memenuhi hak dan perlindungan anak di masa depan.
"Kami berharap semoga pada verifikasi lapangan hybrid 2025, Kota Bogor meraih peringkat Utama sebagai Kota Layak Anak,” kata Dedie Rachim.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Siska Gerfianti menyampaikan hasil verifikasi administrasi Kota Bogor menunjukkan nilai 850,59 poin dan masuk dalam predikat Utama.
Siska menjelaskan bahwa Kota Bogor sudah meraih 25 poin positif dalam bidang kelembagaan dan total 74 poin positif dalam 5 klaster penilaian KLA. Hal ini meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus anak.
Hal ini kata Siska menjadi bukti bahwa kolaborasi di Kota Bogor telah berjalan efektif dan pihaknya berharap verifikasi lapangan dapat memvalidasi data yang dilaporkan sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak.
Editor : Eka Rahmawati