RADAR BOGOR – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau SPMB 2025 Tahap Kedua di SMAN 10 Kota Bogor berjalan cukup lancar.
Namun, di tengah proses seleksi SPMB 2025 berbasis daring ini, pihak sekolah menemukan sejumlah kendala teknis.
Kepala SMAN 10 Kota Bogor, Enung Nuripah, mengungkapkan salah satu temuan terkait kesalahan titik lokasi tempat tinggal pendaftar SPMB 2025.
Beberapa pendaftar SPMB 2025 salah memasukkan titik koordinat alamat mereka pada peta digital.
“Ada yang titiknya terdeteksi di Laut Cina Selatan. Itu karena saat orang tua atau siswa mengisi lokasi di Google Maps, penanda (tanda merahnya) digeser atau salah klik,” jelas Enung, Kamis 26 Juni 2025.
Kesalahan ini tentu dapat berdampak langsung terhadap hasil seleksi, terutama pada tahap 1 yang mempertimbangkan jarak domisili.
Meski pada Tahap 2 penilaian utama berasal dari jalur prestasi, ketepatan data tetap menjadi perhatian sekolah.
“Kalau tidak diperhatikan, bisa saja siswa itu tidak lolos hanya karena sistem membaca titik rumahnya jauh dari sekolah,” tambah Enung.
Pihak sekolah pun segera menindaklanjuti dengan memanggil siswa atau orang tua untuk melakukan verifikasi manual.
Mereka juga sempat menemukan kasus lain, seperti beberapa pendaftar memiliki titik koordinat yang sama padahal alamatnya berbeda. "Itu semua sudah kami lakukan klarifikasi dan bantu perbaiki,” ungkapnya.
Sampai hari ketiga pembukaan tahap dua, SMAN 10 Kota Bogor mencatat sudah lebih dari 213 pendaftar yang masuk melalui jalur prestasi.
Tersedia 97 kursi untuk diperebutkan dalam tahap ini, dengan jalur yang mencakup prestasi akademik, non-akademik, dan kepemimpinan.
"Antusiasme cukup tinggi. Di tahap pertama saja, SMAN 10 termasuk tiga besar sekolah dengan pendaftar terbanyak setelah SMAN 4 dan SMAN 5,” ujarnya.
Tahap kedua SPMB 2025 akan ditutup pada 1 Juli 2025. Setelah itu, proses seleksi akan dilanjutkan dengan tes standar pada 3–4 Juli, disusul pengumuman hasil dan masa daftar ulang.
“Secara umum, sistem dan aplikasi SPMB tahun ini semakin baik. Kendala-kendala yang muncul lebih banyak karena ketidaktahuan teknis dari pihak pendaftar, bukan dari sistemnya,” pungkas Enung. (uma)
Editor : Yosep Awaludin