RADAR BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gencar memperkuat upaya pencegahan korupsi lewat berbagai strategi berbasis sistem dan partisipasi publik, salah satunya kampanye antikorupsi.
Kampanye antikorupsi gencar dilakukan dengan menyasar seluruh perangkat daerah dan masyarakat sebagai penerima layanan. Terlebih korupsi saat ini menjadi bahaya laten dan tak heran semua pihak termasuk di Kota Bogor sepakat ikut serta memerangi korupsi, baik dari sisi pencegahan atau preventif maupun sanksi tegas bagi pelaku korupsi atau represif.
KPK menggandeng Pemkot Bogor dalam upaya pencegahan korupsi, seperti di dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan dari jajaran Pemkot Bogor.
Sebab dinas-dinas menerima kucuran anggaran yang berasal dari pajak masyarakat yang mana tentunya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kemudahan pelayanan.
“Tidak ada satupun dinas di Kota Bogor yang tidak punya risiko korupsi,” ujar Inspektur Pembantu Khusus Kota Bogor, Jimmy Hutapea.
Menurut Jimmy, seluruh dinas mengelola anggaran, melakukan pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pelayanan yang semuanya merupakan titik rawan korupsi. Oleh sebab itu, Jimmy menegaskan bahwa Pemkot Bogor mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan analisis risiko korupsi.
Setelah itu kata Jimmy harus disusun rencana tindak pengendalian di masing-masing dinas di Kota Bogor.
Langkah ini dilakukan menjadi bagian dari program pencegahan korupsi terintegrasi di Kota Bogor yang diinisiasi KPK yakni Monitoring Center for Prevention (MCP).
Program tersebut menuntut perbaikan tata kelola di delapan area di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan.
Tak hanya itu Inspektorat Kota Bogor juga melibatkan warga secara aktif melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK dam saat ini data penerima layanan dari dinas-dinas sedang dikumpulkan dan dijadikan responden survei.
Jimmy menjelaskan nantinya masyarakat akan ditanya langsung oleh KPK apakah pernah diminta biaya saat mengurus layanan, atau pernah mendengar praktik pungli.
Pemkot Bogor telah mengimplementasikan sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO sebagai bagian dari standar antikorupsi institusional dan hal ini merupakan bagian dari memastikan program berjalan dengan baik khususnya di internal Inspektorat.
“Kami sudah bersertifikasi ISO, penyuapan itu kan bentuk dari korupsi juga,” kata Jimmy.
Sementara itu pada 2024 lalu, Kota Bogor mencatat skor 77,54 dalam SPI dan menjadi kota dengan nilai integritas tertinggi kedua di Jawa Barat. Meski demikian, Pemkot Bogor tidak mau berpuas diri dan menargetkan bahwa tahun depan skor mencapai angka 80.
“Artinya makin sedikit masyarakat yang merasakan atau mendengar praktik korupsi di lingkungan Pemkot, kami ingin tingkat kepercayaan publik semakin tinggi,” ujar Jimmy.
Konsistensi peningkatan nilai integritas menurut Jimmy tidak terlepas dari pembangunan budaya antikorupsi di kalangan ASN. Mereka pun secara rutin melakukan diseminasi, sosialisasi, dan pemetaan risiko setiap tahun dan titik-titik yang masih lemah terus dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Editor : Eka Rahmawati