RADAR BOGOR – Perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mendapat sorotan dari DPRD.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Mochamad Zenal Abidin menekankan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Dedie A. Rachim harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Zenal menyoroti secara khusus tiga instansi yang dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), serta Dinas Pendidikan (Disdik).
Ketiga dinas itu disebut masih menyisakan persoalan mendasar yang menjadi keluhan masyarakat.
“Rotasi jangan hanya memindahkan posisi. Harus ada perbaikan kinerja yang nyata, terutama dalam sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat,” tegasnya, Selasa 1 Juli 2025.
Ia menilai, Bapenda menjadi salah satu instansi yang perlu perhatian serius, terutama dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, selama ini masih banyak kebocoran dari sektor-sektor seperti parkir, kuliner, dan perhotelan yang belum tertangani maksimal.
“Kami mendengar Bapenda terus menggaungkan peningkatan pendapatan. Tapi jangan sampai beban itu selalu dialihkan ke masyarakat. Sementara potensi kebocoran di lapangan masih besar dan belum ditangani secara maksimal,” kata Zenal.
Sementara itu, terkait Disperumkim, ia menyoroti lambannya respon terhadap laporan kerusakan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan.
Ia mendorong agar proses penganggaran dan pelaksanaan teknis bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
“Kalau masyarakat melaporkan kerusakan jalan hari ini, idealnya keesokan harinya sudah bisa ditindaklanjuti. Penganggarannya harus disiapkan lebih cepat, jangan menunggu terlalu lama,” jelasnya.
Zenal juga menyinggung persoalan tahunan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus menuai kritik publik.
Ia berharap Dinas Pendidikan bisa melakukan evaluasi menyeluruh agar permasalahan serupa tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
“Semua catatan ini adalah aspirasi masyarakat. Kami akan terus bahas dalam rapat-rapat komisi dengan OPD terkait demi perbaikan pelayanan publik,” imbuhnya.
Meski demikian, DPRD menyambut baik langkah wali kota dalam melakukan penyegaran struktur birokrasi.
Hanya saja, ia mengingatkan agar setiap penempatan pejabat harus mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja.
“Kami berharap wali kota dan wakil wali kota betul-betul menempatkan orang-orang yang tepat. Jangan sampai mutasi hanya bersifat politis atau administratif, tapi tidak membawa perubahan,” tandasnya. (uma)
