RADAR BOGOR – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor tahun 2025 masih mengalami defisit sebesar Rp243 miliar.
Sejumlah program prioritas disebut menjadi penyebab tingginya beban anggaran yang kini tengah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan salah satu penyedot anggaran terbesar adalah proyek revitalisasi jalan amblas di kawasan Batutulis, tepatnya Jalan Saleh Danasasmita, Bogor Selatan.
Proyek tersebut membutuhkan alokasi dana sekitar Rp45 miliar.
“Kalau jalan Batutulis dibiarkan, akan mengganggu akses utama. Karena belum ada bantuan dari provinsi, kita siapkan anggarannya di perubahan tahun ini,” jelasnya, Minggu 6 Juli 2025.
Selain itu, Pemkot juga mulai mengalokasikan anggaran untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.
Meski pelaksanaan masih lama, sejumlah verifikasi dan penyediaan sarana-prasarana harus dimulai sejak tahun ini.
Tak hanya itu, beban anggaran bertambah akibat kebijakan pusat yang menghapus sekitar 17 ribu peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak lolos verifikasi faktual. Otomatis, biaya iuran peserta tersebut kini dibebankan ke APBD Kota Bogor.
“Ini jumlahnya cukup besar dan harus segera ditangani agar layanan masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Jenal juga menyoroti pembebasan lahan untuk proyek Jalan Regional Ring Road (R3) yang termasuk dalam janji politik kepala daerah.
Meski fisik sudah dikerjakan sebagian, pembebasan lahan lanjutan baru bisa dilakukan melalui APBD tahun depan.
Di sisi lain, Pemkot tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang telah melalui proses efisiensi dan pergeseran anggaran.
Mulai dari pembangunan trotoar, pedestrian, penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan ulang Alun-Alun Kota Bogor.
“Penataan alun-alun nantinya juga akan dilengkapi celukan khusus untuk mengurangi kemacetan akibat angkot yang berhenti sembarangan,” ungkapnya.
Menurut Jenal, meski terdapat beberapa program besar yang membuat anggaran membengkak—seperti Batutulis, Porprov lewat KONI, dan pembiayaan BPJS—pemerintah tetap optimistis bisa menyeimbangkan anggaran.
“Kami akan upayakan peningkatan pendapatan dan pengurangan belanja-belanja seremonial. Mudah-mudahan RAPBD 2025 bisa kita seimbangkan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, pembahasan RAPBD 2025 akan terus dilanjutkan bersama DPRD dan TAPD untuk mencari formula terbaik agar defisit tidak membebani kinerja pembangunan kota. (uma)
