RADAR BOGOR – Rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun pusat pemerintahan baru mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak tanggung-tanggung, sebuah akses jalan baru senilai Rp30 miliar dihadiahkan untuk memuluskan proyek strategis tersebut.
Dukungan signifikan ini datang dari PT Sejahtera Eka Graha (SEG), sebuah BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Jumat 11 Juli 2025 dan menyebut kontribusi ini sebagai langkah fundamental dalam pengembangan kawasan Katulampa, Bogor Timur, sebagai jantung baru pemerintahan.
"Sebagai wujud dukungan, akses jalan ke lokasi bahkan telah dibangun oleh PT SEG dengan nilai sekitar Rp30 miliar," ujar Dedie.
Wali Kota Bogor menjelaskan, jalan tersebut dibangun dari ujung Jalan Danau Bogor Raya hingga ke batas lahan milik Pemkot Bogor yang akan menjadi lokasi pusat pemerintahan dan kehadiran jalan ini menjadi infrastruktur pertama serta krusial sebelum pembangunan fisik lainnya dimulai.
"Kita bersinergi dalam pengembangan area, khususnya karena di wilayah ini akan diproyeksikan sebagai kantor pemerintahan Kota Bogor," jelasnya.
Dedie menegaskan, sinergi dengan PT SEG yang merupakan mitra strategis Pemkot, sangat vital terlebih proyek ini akan mengubah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang puluhan tahun terbengkalai menjadi kawasan yang produktif dan bernilai tinggi.
"Ini adalah buah kolaborasi yang baik antara PT SEG, Pemkot Bogor, dan Kementerian Keuangan," tambah Dedie.
Nantinya, di kawasan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas seperti kantor dinas, masjid agung, lapangan olahraga, dan sarana publik lainnya.
Dedie pun berharap pembangunan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bogor Timur.
"Sinergi dengan PT SEG diharapkan terus berlanjut untuk mewujudkan rencana besar ini,” tutupnya.
PT Sejahtera Eka Graha (SEG) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Perusahaan ini bertindak sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) atau kendaraan bertujuan khusus pemerintah yang fokus pada pengelolaan, optimalisasi, dan pengembangan aset-aset properti milik negara.
Salah satu tugas utamanya adalah mengelola aset yang berasal dari program restrukturisasi perbankan nasional, contohnya seperti aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dihibahkan ke Pemkot Bogor untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.(uma)
Editor : Eka Rahmawati