RADAR BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi penerapan SPM Kota Bogor Tahun 2025 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin 14 Juli 2025.
Jenal menekankan peningkatan SPM tidak bisa ditawar dan harus menjadi komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor.
Ia meminta agar setiap kepala dinas bergerak cepat dan tidak lambat merespons tanggung jawab layanan dasar.
“Karena ini akan menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Kota Bogor selama dipimpin oleh Dedie–Jenal. Tentu dari tangan para kepala OPD yang bertugas, SPM kita harus meningkat,” kata Jenal.
Menurutnya, jika SPM tidak terukur dan tidak fokus, maka tidak mungkin pelayanan publik yang baik bisa diwujudkan.
Dia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program layanan dasar.
Jenal meminta laporan dari Sekretaris Daerah terkait OPD mana saja yang dinilai kurang tanggap pada triwulan kedua.
Dia menyebut keberhasilan kepala daerah akan sulit tercapai jika tidak mendapat dukungan penuh dari perangkat pelaksana.
“Termasuk nanti Pak Sekda, kita minta laporan SKPD mana yang kurang gercep yang masuk di Triwulan II. Karena bagaimanapun hebatnya wali kota dan wakilnya, jika tidak didukung oleh OPD, jangan harap akan berhasil,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyebut bahwa nilai SPM Kota Bogor tahun 2024 berada di angka 95,80 dan masuk dalam kategori Tuntas Utama.
Namun, Pemkot Bogor terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
"Kami akan melakukan evaluasi rutin setiap triwulan dan pembinaan terhadap perangkat daerah pengampu SPM," ungkapnya.
Bimbingan atau bimtek akan difokuskan pada perangkat daerah pengampu SPM yaitu Dinkes, Dinsos, Disdik, Dinas PUPR, Disperumkim, Satpol PP, Dinas Damkar, dan BPBD. Ini agar mampu meningkatkan pemahaman terkait penerapan SPM.
"Evaluasi dan bimbingan ini mengetahui, permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah tersebut di setiap triwulannya," ujarnya. (uma)
