RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengambil langkah serius dalam membenahi sistem bantuan sosial, khususnya melalui pengetatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Upaya ini bukan tanpa alasan. Dedie Rachim menekankan bahwa SKTM harus benar-benar sesuai dengan kondisi riil warga pemohon.
Hal ini penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan betul-betul menyentuh masyarakat miskin yang paling membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Karena itu, data harus akurat dan proses verifikasi perlu diperketat,” ujar Dedie Rachim memberi arahan dalam rapat pimpinan bersama jajaran Disdukcapil dan Dinsos di Papyrus Tropical Hotel, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin, 21 Juli 2025.
Mencegah Penyalahgunaan dan Melindungi Hak Warga Miskin
Dedie Rachim menjelaskan bahwa proses pengetatan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan SKTM oleh warga yang tidak memenuhi kriteria, karena kasus seperti ini sangat marak terjadi di masyarakat.
Hal ini berdampak pada tergesernya hak masyarakat miskin yang seharusnya lebih prioritas dalam menerima program bantuan pemerintah.
Oleh karena itu, validasi data dan pengawasan ketat menjadi kunci utama dalam proses penerbitan SKTM ke depan.
Fokus pada Akurasi Data dan Transparansi Pelayanan
Dengan memperketat penerbitan SKTM, Pemkot Bogor mendorong sistem bantuan sosial yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.
Keakuratan data menjadi pondasi dasar dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau bansos lainnya.
Selain itu, Dedie Rachim juga mendorong integrasi data antarlembaga agar proses verifikasi lebih cepat dan minim celah.
Dengan pembenahan sistem SKTM, Kota Bogor diharapkan dapat menciptakan ekosistem bantuan sosial yang tepat sasaran dan berdampak nyata agar masyarakat kecil mendapatkan keadilan distribusi.***
Editor : Eli Kustiyawati